Kompas.com - 03/09/2020, 19:56 WIB
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. Akbar Nugroho GumayJuru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan rencana penerapan ulang Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB), diserahkan ke masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut dia, Pemda yang akan memutuskan apakah daerahnya akan menerapkan PSBB seketat seperti saat April dulu.

Di awal PSBB diterapkan di sejumlah daerah, hanya sektor yang krusial yang diizinkan beroperasi.

Hal itu disampaikan Wiku menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pera lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Zona Merah Bertambah, Ridwan Kamil Perpanjang PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi

"Seperti yang kami sampaikan, pemerintah daerah adalah yang memegang kendali terhadap situasi yang ada di daerah masing-masing," kata Wiku.

Ia pun menyerahkan kepada masing-masing Pemda jika hendak membuka operasional sektor yang sebelumnya ditutup semasa PSBB.

Kendati demikian, ia mengingatkan para kepala daerah untuk mempertimbangkan secara matang jika hendak membuka sektor yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

Ia meminta agar sektor dengan tingkat penularan rendah yang dibuka.

Baca juga: Pengadilan Agama Jaktim Sebut PSBB Transisi Berhasil Tekan Angka Perceraian.

Wiku pun meminta para kepala daerah melakukan prakondisi terlebih dahulu sebelum membuka sektor ekonomi dan hiburan.

Dengan demikian kepala daerah dapat melihat kemungkinan sektor tersebut beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan.

"Apabila timbul masalah di depan seperti yang sekarang terjadi di beberapa tempat, harus segera Pemda melakukan pengetatan kembali agar kasusnya terkendali," tutur Wiku.

"Pengetatan bisa saja sampai dengan penutupan aktivitas sosial ekonomi yang dianggap, dan menurut data, berkontribusi terhadap peningkatan kasus di wilayah tersebut. Kami mohon agar pemda disiplin, karena kalau tidak demikian maka kasusnya menjadi tidak terkendali," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X