Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas PEN Terus Upayakan Realisasi Anggaran Program Perlindungan Sosial

Kompas.com - 03/09/2020, 17:51 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada program perlindungan sosial yang terus diupayakan untuk direalisasikan demi membantu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya yakni, program bantuan langsung tunai (BLT) desa dengan anggaran Rp 31,8 triliun.

Realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp 10 triliun atau 30 persen dari total anggaran.

Baca juga: Satgas PEN: Kami Pastikan Masyarakat Termiskin Dapat Bantuan Selama Masa Sulit Ini

"Setelah kami diskusikan bersama, kami menyadari bahwa kami perlu melakukan penyesuaian metode penyalurannya," kata Budi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2020).

"Yang mana mereka mungkin sudah mendapat bantuan dari program serupa lainnya, maka kami bisa menyalurkan dalam bentuk program lain yang diperuntukkan bagi desa-desa," lanjut dia.

Upaya realisasi selanjutnya adalah, program subsidi bunga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total anggaran sebesar Rp 35 triliun.

Realisasinya baru tercapai Rp 3 triliun atau sekitar 7,20 persen. Tetapi dana yang sudah tersalurkan itu sudah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan kredit tersalurkan mencapai Rp 317 triliun.

"Kami menyadari mungkin anggaran yang dialokasikan cukup besar. Makanya kami akan menyesuaikan kembali besarannya dan mengalihkan sebagian anggaran untuk program-program produktif lainnya yang berhubungan UMKM," ungkapnya.

Kemudian ada tambahan program besar terbaru yang diluncurkan Presiden Joko Widodo yakni Bantuan Presiden Produktif dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Program tersebut memiliki anggaran Rp 22 triliun dengan target 9,1 juta pelaku usaha mikro. Realisasi saat ini sudah mencapai 31,79 persen.

"Kami cukup bangga bahwa dalam dua minggu sejak diluncurkan, program ini terserap sebanyak Rp 27 triliun. Kami yakin akan mencapai target pada September ini dan melakukan percepatan dalam penyalurannya," tutur Budi.

Terakhir program subsidi gaji para karyawan perusahaan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek.

Baca juga: Kemenkop Akui Penyaluran Stimulus PEN via Pinjol Terbentur Regulasi

Anggaran yang tersedia Rp 37,8 triliun dengan target 15,72 juta pekerja, dengan proyeksi serapan pada September ini mencapai Rp 19 triliun atau 7,9 persen.

"Presiden berulang kali mengatakan untuk berjuang yang terbaik pada kuartal ini (ketiga) agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik," ucap dia.

Kendati demikian, Budi yakin nantinya seluruh anggaran yang diberikan untuk pemulihan anggaran akan terealisasi seluruhnya pada yang membutuhkan hingga akhir tahun 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com