KPU Ingatkan Pendaftaran Pilkada Patuhi Protokol Kesehatan Ketat, Begini Aturannya

Kompas.com - 03/09/2020, 17:04 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan jajaran KPU daerah untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat saat menggelar pendaftaran calon kepala daerah, 4-6 September mendatang.

Raka mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) telah mengatur secara rinci prosedur pendaftaran peserta Pilkada sesuai protokol kesehatan. Aturan itu wajib dipatuhi para penyelenggara.

"Jadi bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana penerapan protokol kesehatan baik di kantor maupun di ruangan yang disediakan untuk menerima pendaftaran itu sudah diatur di dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020," kata Raka kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Pendaftaran Calon Peserta Pilkada Digelar Besok, Ini Titik Rawan Pelanggarannya

Selain penyelenggara, partai politik/gabungan partai politik dan bakal calon perseorangan yang akan hadir dalam pendaftaran juga diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan.

Di samping itu, mereka juga diminta untuk menyiapkan dengan baik dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran.

"Mohon agar menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan, baik itu persyaratan terkait dengan pencalonan maupun syarat calon. Jadi mohon disiapkan dengan baik, kemudian juga mematuhi protokol kesehatan," ujar Raka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 49 Ayat (1) PKPU 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam mengatur tentang tata cara penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada yang dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Baca juga: Rapat dengan Komisi VIII, Doni Monardo: Tak Ada Pengerahan Massa di Pilkada 2020

Protokol yang dimaksud yakni:

a. Dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair,

b. Sebelum dokumen diterima, dilakukan penyemprotan cairan disinfektan,

c. Petugas penerima dokumen mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai,

d. Membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan,

e. Dilarang membuat kerumunan,

f. Penyampain dokumen dilakukan dengan jaga jarak dan menggunakan sistem antrean

g. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing,

h. Menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya,

i. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai,

j. Ruangan tempat kegiatan dijaga kebersihannya.

Baca juga: Mendagri: Paslon Hanya Boleh Kumpulkan Massa Satu Kali Selama Kampanye Pilkada

Raka mewanti-wanti agar seluruh pihak yang terlibat pendaftaran calon kepala daerah besok dapat benar-benar mematuhi protokol kesehatan, sehingga tahapan Pilkada 2020 tak menjadi kluster baru penularan virus.

"Jadi yang terpenting adalah bagaimana keabsahan proses pendaftaran itu bisa dilakukan dan juga kesehatan tetap dijaga," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Daftar ke KPU, Paslon Pilkada Bantul Hanya Ditemani 20 Orang

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pendaftaran calon digelar selama 4-6 September 2020. Sedangkan masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, termasuk tes kesehatan, dijadwalkan digelar 4-22 September 2020.

Sementara, penetapan paslon bakal digelar 23 September.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X