Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Ada Daerah Klaim Zona Hijau, tapi Ternyata Tak Pernah Tes Covid-19

Kompas.com - 03/09/2020, 12:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, ada daerah yang mengklaim berstatus zona hijau. Ternyata itu dikarenakan tak pernah ada tes Covid-19 di daerah tersebut.

Hal ini disampaikannya saat menggelar rapat koordinasi secara daring bersama pemda, BPKP dan jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kamis (3/9/2020).

Menurut Tito, jajaran pengawas internal perlu mencermati kondisi seperti itu.

"Ini yang perlu diawasi teman-teman, daerah-daerah yang kapasitasnya rendah, testingnya masih rendah, tidak punya PCR lalu bangga dengan warna hijau karena tidak ada kasus," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran langsung rapat daring yang ditayangkan saluran YouTube Kemendagri, Kamis.

Baca juga: Saat Mendagri Geram Tahu Kepala Daerah Sepelekan Protokol Kesehatan

"Setelah kita cek, bukan tidak ada kasus, tetapi testingnya tidak ada. Padahal penyebaran mungkin terjadi," lanjutnya menegaskan.

Merujuk kepada hal ini, Tito meminta jajaran pengawas intern mau ikut mendorong kemampuan testing Covid-19 di daerah-daerah itu.

Daerah juga perlu didorong agar mampu melakukan tes real-time PCR untuk mendiagnosa pasien.

"Bisa dengan menyiapkan laboratorium yang baik. Bisa permanen atau bisa juga mobile," katanya.

Baca juga: Kondisi Jakarta 5 Bulan Pandemi Covid-19: Tak Ada Zona Hijau, Warga Tetap Malas Pakai Masker

Selain itu, daerah juga perlu membagikan masker kepada masyarakat.

Anggaran untuk pengadaan masker bisa diambilkan dari realokasi APBD masing-masing daerah.

"Bisa juga dengan mengajak pihak ketiga untuk membantu pengadaan masker. Kumpulkan masker lalu bagikan ke masyarakat," tutur Tito.

"Jadi jangan hanya sekedar membuat spanduk ayo pakai masker. Pembagian kepada masyarakat yang kurang mampu juga perlu dilakukan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com