Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Ada Daerah Klaim Zona Hijau, tapi Ternyata Tak Pernah Tes Covid-19

Kompas.com - 03/09/2020, 12:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, ada daerah yang mengklaim berstatus zona hijau. Ternyata itu dikarenakan tak pernah ada tes Covid-19 di daerah tersebut.

Hal ini disampaikannya saat menggelar rapat koordinasi secara daring bersama pemda, BPKP dan jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kamis (3/9/2020).

Menurut Tito, jajaran pengawas internal perlu mencermati kondisi seperti itu.

"Ini yang perlu diawasi teman-teman, daerah-daerah yang kapasitasnya rendah, testingnya masih rendah, tidak punya PCR lalu bangga dengan warna hijau karena tidak ada kasus," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran langsung rapat daring yang ditayangkan saluran YouTube Kemendagri, Kamis.

Baca juga: Saat Mendagri Geram Tahu Kepala Daerah Sepelekan Protokol Kesehatan

"Setelah kita cek, bukan tidak ada kasus, tetapi testingnya tidak ada. Padahal penyebaran mungkin terjadi," lanjutnya menegaskan.

Merujuk kepada hal ini, Tito meminta jajaran pengawas intern mau ikut mendorong kemampuan testing Covid-19 di daerah-daerah itu.

Daerah juga perlu didorong agar mampu melakukan tes real-time PCR untuk mendiagnosa pasien.

"Bisa dengan menyiapkan laboratorium yang baik. Bisa permanen atau bisa juga mobile," katanya.

Baca juga: Kondisi Jakarta 5 Bulan Pandemi Covid-19: Tak Ada Zona Hijau, Warga Tetap Malas Pakai Masker

Selain itu, daerah juga perlu membagikan masker kepada masyarakat.

Anggaran untuk pengadaan masker bisa diambilkan dari realokasi APBD masing-masing daerah.

"Bisa juga dengan mengajak pihak ketiga untuk membantu pengadaan masker. Kumpulkan masker lalu bagikan ke masyarakat," tutur Tito.

"Jadi jangan hanya sekedar membuat spanduk ayo pakai masker. Pembagian kepada masyarakat yang kurang mampu juga perlu dilakukan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com