Anggota Komisi IX: Pemulihan Ekonomi Bagus Diantisipasi, tetapi Kesehatan Urgen

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik penganggaran pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, pemerintah terkesan terlalu fokus pada pemulihan ekonomi daripada penyelamatan kesehatan.

"Pemulihan ekonomi nasional ini bagus segera diantisipasi, tapi jangan lupa bahwa penanganan kesehatan juga menjadi sesuatu yang urgen dipikirkan," kata Saleh, Kamis (3/9/2020).

"Karena orang kalau sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat. Ini yang menurut saya penting diperhatikan pemerintah dalam hal budgeting," ujar dia.

Baca juga: 6 Bulan Pandemi Covid-19: Catatan tentang PSBB dan Penerapan Protokol Kesehatan...

Penganggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 merujuk pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perppu 1/2020, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang kemudian direvisi menjadi Perpres 72/2020.

Melalui perubahan perpres tersebut, pemerintah menganggarkan penanganan Covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun.

Total biaya penanganan Covid-19 tersebut terdiri dari biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiaayan korporasi Rp 537,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga & pemda Rp 106,11 triliun.

Baca juga: Enam Bulan Pandemi dan Prediksi Puncak Covid-19 yang Meleset

Selanjutnya, pemerintah merealokasi anggaran kesehatan dari Rp 87,55 triliun menjadi hanya Rp 72,73 triliun.

Saleh menuturkan, anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini cukup besar.

Namun, ia melihat ada ketidakseimbangan antara anggaran untuk bidang kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.

"Saya lihat penganggaran ini sendiri tidak adil. Kalau dibagi tiga, anggaran ada di bidang kesehatan untuk pengobatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Kalau dilihat ini belum seimbang," ucapnya.

Selain itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kementerian/lembaga masih menjadi persoalan.

Baca juga: 104 Dokter Gugur Selama Enam Bulan Pandemi Covid-19