Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Pemilih Harus Dijamin Tak Tertular Covid-19 saat ke TPS

Kompas.com - 03/09/2020, 10:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta penyelenggara pemilu memastikan jaminan keselamatan pemilih saat gelaran Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Sebab, pandemi Covid-19 masih terjadi dan belum ada tanda berakhir dalam waktu dekat. Justru, angka penularannya kian naik dan meluas.

"Penyelenggaraannya harus siap dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemilih harus mendapatkan jaminan bahwa ketika datang ke TPS tidak akan terjangkit Covid-19," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Sejumlah Usulan Kemendagri soal Pilkada pada Masa Pandemi Covid-19 Diakomodasi KPU

Khoirunnisa memahami bahwa KPU telah mendesain Pilkada dengan protokol kesehatan sedemikian rupa.

Melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 seluruh tahapan Pilkada diatur menerapkan protokol pencegahan Covid-19, mulai dari tahap pemutakhiran data pemilih, kampanye, pencoblosan, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara.

Namun demikian, kata Khoirunnisa, penyelenggara harus memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan itu berjalan dengan semestinya.

Misalnya, mencegah munculnya kerumunan di TPS, memastikan pemilih memakai masker saat ke TPS, hingga memastikan pemilih mencuci tangan sebelum melakukan pencoblosan.

"Kalau kita lihat simulasi pungut hitung KPU di Indramayu Sabtu lalu masih terlihat banyak orang berkerumun di TPS. Jarak tempat cuci tangan juga jauh. Ini harus dievaluasi oleh KPU," tuturnya.

Baca juga: KPU Wajibkan Peserta Pilkada Bebas Virus Corona, Bagaimana dengan Calon yang Positif Covid-19?

Khoirunnisa melanjutkan, selain pemungutan suara, yang juga tak boleh luput dari protokol kesehatan adalah tahapan kampanye pasangan calon.

Kampanye tatap muka yang rawan menimbulkan kerumunan harus dipastikan tak menjadi tempat penularan virus yang baru.

Selain itu, penyelenggara seharusnya bisa memaksimalkan metode kampanye lain di luar tatap muka, yang lebih kecil kemungkinannya menularkan virus.

"Pilkada 2020 harus bermakna, agar tidak sekedar menggugurkan kewajiban lima tahunan," ucap Khoirunnisa.

Baca juga: Jika Hanya Ada 1 Bakal Paslon, Masa Pendaftaran Peserta Pilkada Diperpanjang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Kunjungi Pasar Kangkung di Lampung, Mendag Zulkifli Hasan Sebut Pasokan Bapok Melimpah

Kunjungi Pasar Kangkung di Lampung, Mendag Zulkifli Hasan Sebut Pasokan Bapok Melimpah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com