Kompas.com - 02/09/2020, 20:12 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan COVID-19 di madrasah dan pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan COVID-19 di madrasah dan pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, sikap radikal seorang aparatur sipil negara dapat muncul ketika diperlakukan tidak adil.

Fachrul mengatakan, ketidakadilan dapat muncul dari sikap nepotisme dan sangat mungkin terjadi di institusi pemerintahan.

“Saya kira semua sepakat, sikap radikal itu kadang-kadang bukan berasal dari awal, tapi pada saat orang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau dia merasa mendapat ancaman, kemudian kipasan-kipasan tentang kebencian, maka dia jadi radikal,” kata Fachrul Razi dalam sebuah webinar, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Fachrul tak memungkiri adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Sebab, ia menemukan beberapa ASN yang berbicara keras di media akibat mendapatkan perlakuan yang dinilai kurang adil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya banyak mengalami bahwa beberapa orang yang kemudian menjadi keras ngomong ke media setelah kita usut dia termasuk orang yang diperlakukan kurang adil," ujar Fachrul.

“Itu kewajiban kita bersama juga ditempat kita membangun good government, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku adil dan sebagainya,” kata dia.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Terpapar Paham Radikal Akan Dicopot dari Jabatannya dan Dibina

Kemudian Fachrul menyarankan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga menerapkan jam komandan untuk mencegah masuknya pengaruh paham radikal.

Jam komandan merupakan rutinitas yang biasa diterapkan TNI dan Polri, dimana pimpinan tiap satuan berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota atau bawahannya.

"Kalau di tentara atau polisi ada jam komandan. Jam komandan itu waktu komandan mengumpulkan staf-stafnya yang kemudian diberikan pembekalan masalah pekerjaan, latihan, termasuk pembinaan mental," ujar Fachrul.

“Saya sarankan PNS juga ada semacam waktu pimpinan bertingkat ke bawah untuk lakukan kegiatan seperti ini," tutur dia.

Baca juga: Menteri Agama: Pendidikan Tinggi Harus Bersih dari Radikalisme

Menurut Fachrul, menteri dan pimpinan lembaga perlu melakukan pembekalan secara rutin untuk membina mental para pejabat eselon di bawahnya.

"Menteri bisa dengan eselon I, eselon II. Kalau bisa, paling enggak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali," ujar Fachrul.

"Pada saat jam pimpinan ini, juga bicara pembinaan mental, tentang 4 pilar dan moderasi beragama," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X