KPU Wajibkan Peserta Pilkada Bebas Virus Corona, Bagaimana dengan Calon yang Positif Covid-19?

Kompas.com - 02/09/2020, 16:54 WIB
Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Coklit mengikuti tes cepat COVID-19 (rapid test) di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020). KPU Kota Blitar menggelar tes cepat terhadap 259 petugas PPDP Pemilu Serentak 2020 sebelum diterjunkan ke masyarakat dalam melakukan pencocokan data pemilih, guna memastikan kesehatan, serta mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc. ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORIPetugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) atau Coklit mengikuti tes cepat COVID-19 (rapid test) di Kantor KPU Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (12/7/2020). KPU Kota Blitar menggelar tes cepat terhadap 259 petugas PPDP Pemilu Serentak 2020 sebelum diterjunkan ke masyarakat dalam melakukan pencocokan data pemilih, guna memastikan kesehatan, serta mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan bakal pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 bebas Covid-19.

Oleh karenanya, sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, bakal paslon harus melakukan tes PCR atau swab test lebih dahulu.

"Kalau kemudian tes swab-nya itu dinyatakan positif maka paslon ini tidak diperkenankan hadir di dalam proses pendaftaran," kata Kepala Biro Teknis KPU Nur Syarifah saat acara sosialisasi pencalonan Pilkada 2020 secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: KPU, Bawaslu, dan Satgas Covid-19 Diminta Bahas Detail Protokol Kesehatan di Pilkada

Larangan tentang bapaslon positif Covid-19 hadir saat pendaftaran tertuang pada Pasal 50A Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam.

Meski tak hadir, pendaftaran bakal paslon tersebut tetap dapat diterima dan proses pemeriksaan berkas pendaftarannya dilakukan KPU melalui teknologi informasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah proses pemeriksaan berkas selesai dan dinyatakan memenuhi syarat, KPU akan memberikan surat pengantar kesehatan ke bapaslon.

Baca juga: Anggota DKPP: KPU dan Bawaslu Masih Gamang Terapkan Protokol Covid-19 di Pilkada

Seperti diketahui, untuk dapat ditetapkan sebagai calon kepala daerah, bapaslon juga harus memenuhi verifikasi pemeriksaan kesehatan.

Bagi calon kepala daerah yang positif Covid-19, pemeriksaan kesehatannya dapat ditunda hingga ia selesai menjalani masa isolasi dan dinyatakan sembuh.

"Kalau negatif Covid maka kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk melakukan pemenuhan syarat calon, sehat jasmani dan rohani," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam kesempatan yang sama.

"Tapi kalo kemudian diindikasikan hasil swab calon ini positif Covid, maka pemeriksaan kesehatannya ditunda," tuturnya.

Baca juga: Dilarang Mengarak Calon Kepala Daerah Saat Pendaftaran ke KPU

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.