Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenhan: Bela Negara Harus Dijalankan Anak-anak hingga Orang Tua

Kompas.com - 02/09/2020, 13:36 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan, program pendidikan Bela Negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu diikuti seluruh warga negara sebagi sikap kecintaan pada NKRI

Hal ini disampaikan Wamenhan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

"Jadi Bela Negara itu adalah sikap, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga bela negara harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia mulai anak-anak sampai orang tua," kata Trenggono.

Baca juga: Wacana Bela Negara untuk Mahasiswa, Bisakah Meningkatkan Rasa Nasionalisme?

Selain itu, Trenggono menilai, pendidikan Bela Negara harus dimulai dari usia dini karena ke depannya tantangan yang dihadapi semakin besar.

"Karena rasa cinta kepada bangsa dimulai dari usia dini. Kenapa? Karena tantangan kita ke depan, sehingga segala macam bentuk serangan dari luar bisa sehingga ini (bela negara) harus dijalankan," ujar dia.

Kemenhan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan satu program agar pendidikan Bela Negara bisa dilakukan.

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan, komponen cadangan adalah komponen untuk menggandakan kekuatan TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Baca juga: Kemendikbud Sebut Program Bela Negara bagi Mahasiswa Tidak Wajib

Oleh karenanya, komponen cadangan diberikan pelatihan dasar militer.

"Dan komponen cadangan itu terdiri dari Tamtama cadangan, Bintara cadangan dan Perwira cadangan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, program pendidikan bela negara yang diinisiasi Kementerian Pertahanan ( Kemenhan) bukan merupakan pendidikan militer.

"Itu bukan pendidikan militer, tapi bela negara. Bela negara itu bukan militer, nanti kesannya itu militerisasi," kata Trenggono dalam sebuah wawancara radio, Rabu (19/8/2020).

Rencananya, Kemenhan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mewujudkan program tersebut.

Baca juga: Imparsial: Pemerintah Terlalu Menyederhanakan Nasionalisme dalam Program Bela Negara

Trenggono mengatakan, bela negara tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi ditujukan untuk semua warga negara.

“Sebenarnya tidak hanya untuk mahasiswa, semua milenial termasuk yang dewasa pun harus punya jiwa bela negara. Karena kita ini di Indonesia harus ada yang kita banggakan di kancah internasional, kebanggaan kita sebagai warga bangsa,” tutur dia.

Trenggono menjelaskan, saat ini implementasi program bela negara masih dalam tahap pembahasan dengan Kemendikbud. Menurut dia, program bela negara nantinya akan digabungkan dengan program Merdeka Belajar.

“Terkait dengan program mahasiswa, kita diskusi dengan menteri pendidikan dan kebudayaan, di sana itu ada program namanya Merdeka Belajar, mahasiswa itu mengambil satu kegiatan untuk belajar tentang bela negara,” ujar Trenggono.

Baca juga: Plus Minus Wacana Program Bela Negara...

Selain itu, Trenggono juga menekankan bahwa program bela negara tidak bersifat wajib, tetapi sukarela. Artinya, mahasiswa mempunyai pilihan untuk ikut program tersebut atau tidak.

"Itu bukan sesuatu yang harus, artinya semacam pilihan kalau memang mahasiswa ingin, dia ingin bergaya, dia juga ingin belajar kedisiplinan gitu bisa," ungkap Trenggono.

"Tapi, bagi mereka yang tidak berminat tidak apa-apa juga, jadi bukan sesuatu yang harus sifatnya," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com