Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kilas Balik 6 Bulan Covid-19: Pernyataan Kontroversial Pejabat soal Virus Corona...

Kompas.com - 02/09/2020, 09:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama enam bulan di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Berbagai prediksi yang semula menunjukkan pandemi Covid-19 akan selesai pada Juli, Agustus, atau September bertumbangan.

Faktanya, hingga kini virus corona terus menginfeksi masyarakat Indonesia dan telah merenggut 7.505 nyawa.

Baca juga: UPDATE 1 September: Tambah 88, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 7.505

Kurva kasus harian Covid-19 yang tak kunjung menurun hingga enam bulan pandemi berlangsung, serta tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia, dinilai banyak kalangan tak lepas dari kesalahan langkah pemerintah dalam merespons bencana nonalam ini sejak awal.

Di saat semestinya mengambil sikap waspada dan antisipatif, pemerintah justru menganggap virus corona seolah tak terlalu berbahaya.

Pemerintah juga menganggap virus yang awalnya berkembang di China itu tidak akan menulari masyarakat Indonesia.

Hal itu tercermin dalam beberapa pernyataan kontroversial para pejabat di Indonesia yang tak menunjukkan sikap antisipatif bila virus corona menular hingga ke Indonesia.

Kompas.com merangkum sejumlah pernyataan kontroversial para pejabat Indonesia yang mulanya membantah keberadaan virus corona, hingga meremehkan daya tularnya yang kini memporakporandakan kesehatan dan perekonomian.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 177.571 dan Peningkatan dalam Sepekan Terakhir...

Berikut sejumlah pernyataan kontroversial tersebut, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga para menterinya.

Tak perlu dipertanyakan

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pernah menyampaikan pernyataan kontroversial. Saat itu, ia heran dengan wartawan yang terus-terusan mempertanyakan keberadaan virus corona di Indonesia yang tak kunjung terdeteksi.

Menurut dia, hal itu semestinya disyukuri, bukan terus dipertanyakan.

"Kita semua waspada tinggi, melakukan hal-hal yang paling level kewaspadaannya paling tinggi, dan peralatan yang dipakai juga peralatan internasional," kata Terawan di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

"Kalau tidak (ada temuan virus corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita," kata dia.

Baca juga: Menkes: Belum Ada Virus Corona Terdeteksi Harusnya Bersyukur, Bukan Dipertanyakan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com