Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah

Kompas.com - 02/09/2020, 09:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan meluncurkan program bantuan sosial (bansos) beras bagi 10 juta keluarga penerima program keluarga harapan (PKH).

Peluncuran program dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 itu rencananya dilakukan pada Rabu (2/9/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setelah bantuan resmi diluncurkan, semua pihak terkait diharapkan memastikan proses penyaluran bansos beras dengan baik.

"Yang paling penting perlu diantisipasi adalah kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki," ujar Muhadjir saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bansos Beras, Selasa (1/9/2020), dikutip dari siaran pers, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Upaya Pemerintah Tanggulangi Kemiskinan akibat Pandemi Covid-19, dari Bansos hingga Subsidi bagi UMKM

Pengawasan itu dilakukan agar penyaluran bansos beras nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Muhadjir melanjutkan, petugas yang membagikan bansos beras tersebut harus memegang data penerima PKH dan memahami karakteristik secara geografis lokasi penyaluran.

Bulog sebagai penyedia beras pun diminta untuk memastikan ketersediaan beras di gudang merupakan beras medium dengan bobot 15 kg.

Ia juga meminta dilakukan pemetaan konkret terkait untuk penyaluran bantuan.

Mulai dari jumlah armada yang akan menyalurkan hingga daerah-daerah yang sulit diakses.

"Terutama wilayah Indonesia di kepulauan. Jumlahnya berapa ini harus dipikirkan betul," kata Muhadjir Effendy.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang juga hadir dalam rapat mengatakan, penyelenggaraan program bansos beras itu akan dilakukan dalam periode tiga bulan, mulai Agustus sampai Oktober 2020.

Baca juga: Abaikan Protokol Kesehatan, Bupati Semarang Tegur Pengantre Bansos

"Alokasi anggaran yang disiapkan cukup besar, yakni lebih dari Rp 5 triliun," kata Juliari.

Penyaluran bansos dilakukan dari pintu ke pintu kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Penyalurannya akan kita mulai besok (hari ini), sekaligus Agustus-September dua bulan, yaitu 15 kg dan 15 kg. Bulan depan baru 15 kg lagi," kata dia.

Adapun program tersebut diluncurkan sesuai arahan Presiden Jokowi sebagai percepatan realisasi anggaran, khususnya yang masuk dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com