Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaleidoskop 6 Bulan Pandemi Covid-19: Kebijakan Pemerintah Beserta Kritiknya...

Kompas.com - 02/09/2020, 07:29 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

3. Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelas hari setelah dua kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian PUPR Kejar Target Program 1 Juta Rumah untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembentukan Gugus Tugas itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang diteken pada 13 Maret 2020.

Namun, Gugus Tugas kemudian dibubarkan pada tanggal 20 Juli 2020. Presiden menggantikannya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Satgas tersebut berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 sendiri dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo di bawah koordinasi Menteri BUMN Erick Thohir selaku Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

Bertalian dengan itu, posisi juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 pun digantikan.

Pemerintah sebelumnya menunjuk Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sebagai juru bicara.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Wapres: Peran BUMD Diperlukan

Peran Yuri kemudian digantikan Wiku Adisasmito sebagai juru bicara Satgas Penanganan Covid-19.

Perubahan struktur Gugus Tugas menjadi Satgas Penanganan Covid-19 ini juga tidak lepas dari kritik.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, perubahan ini mengesankan bahwa pemerintah cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kesehatan dalam penanganan pandemi.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan mempercepat produksi vaksin.

"Maka kita minta pemerintah tidak menganaktirikan upaya memutus mata rantai atau menanggulangi Covid-19 itu sendiri, di samping ekonomi juga penting," kata Yandri, Selasa (21/7/2020).

Evaluasi penanganan Covid-19

Presiden Jokowi mengakui, salah satu pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah saat ini yaitu menurunkan angka kematian akibat Covid-19.

Menurut Kepala Negara, angka kematian di Indonesia saat ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian global.

Baca juga: Skenario Pemulihan Ekonomi Akan Berlanjut pada 2021

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com