Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Pak Jokowi, Saatnya Injak Rem Ekonomi | Partai Baru Amien Rais Diyakini Bakal "Nyungsep"

Kompas.com - 02/09/2020, 06:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan seimbang yaitu gas dan rem.

Dalam hal ini, jika pemerintah hanya mementingkan sektor kesehatan, maka sektor ekonomi berpotensi terganggu.

Demikian halnya sebaliknya. Bila sektor ekonomi yang terlalu dipentingkan, hal itu berpotensi meningkatkan kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Menurut epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, pemerintah seharusnya mulai menginjak rem sektor ekonomi.

Sebab, pembukaan sejumlah aktivitas di berbagai sektor ekonomi dinilai turut mendorong pertumbuhan kasus yang cukup signifikan.

Sementara itu, Ketua DPP PAN Mumtaz Rais meragukan, partai baru besutan ayahnya, Amien Rais, akan benar-benar terwujud.

Bahkan, ia memprediksi, partai tersebut akan jatuh, alih-alih berkembang.

Berikut berita terpopuler yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Saatnya tarik rem Pak Jokowi

Dijelaskan Tri, kondisi itu dapat terlihat dari penambahan kasus positif harian yang menembus rekor yang terjadi selama tiga hari berurut-urut pada 27-29 Agustus lalu.

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk menarik tuas rem ekonomi yang dimaksud.

"Rem harus dikencangkan lagi, diperketat lagi. Harusnya tidak ada pelonggaran," kata Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Jika pemerintah keberatan mengetatkan pembatasan sosial karena berdampak pada sektor ekonomi, ia menyarankan, agar sosialisasi protokol kesehatan dapat dilakukan lebih masif dan konsisten.

Sebab, rekor yang terjadi selama tiga hari tersebut diduga diakibatkan oleh faktor kedisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan yang masih rendah.

Selengkapnya di sini

2. Partai baru Amien Rais diyakini bakal "nyungsep"

Keyakinan Mumtaz bahwa partai baru itu tidak akan terbentuk lantaran tidak ada anggota dewan maupun kepala daerah yang membicarakan rencana adanya partai baru tersebut.

"Mengapa? Karena PAN Reformasi ini alih-alih akan terbentuk serta dideklarasikan, malah yang ada nyungsep sebelum tumbuh," ujarnya saat dihubungi, Senin (31/8/2020).

Menurut dia, tidak adanya pembahasan terkait rencana pembentukan partai baru itu oleh anggota dewan maupun kepala daerah lantaran saat ini mereka tengah sibuk bekerja.

"Bukan seperti para pengangguran itu yang luntang-lantung berhalusinasi mau bikin partai," ucapnya.

Mumtaz pun bernazar, jika PAN Reformasi berhasil dibentuk serta diisi seperempat dari anggota DPR, ia akan berenang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com