Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Anggaran PEN 2021 Fokus untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 01/09/2020, 18:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 356,5 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2021.

Dari jumlah tersebut, pemerintah akan lebih fokus pada penanganan kesehatan berupa pengadaan vaksin Covid-19.

"Tahun 2021 Pemerintah juga telah menganggarkan tidak kurang dari Rp 356,5 triliun untuk penanganan kesehatan termasuk untuk pengadaan vaksin pencegahan Covid-19," kata Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Alasan Sri Mulyani Rancang Anggaran PEN 2021 Rp 356,5 Triliun

Ia mengatakan, pemerintah telah memprioritaskan masalah kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19, kata Ma'ruf, merupakan prasyarat untuk meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah mampu menyelesaikan masalah Covid-19.

"Tanpa adanya keyakinan masyarakat bahwa pemerintah serius untuk memecahkan masalah pandemi Covid-19, maka akan terus terjadi ketakutan untuk memulai kegiatan ekonomi termasuk untuk melakukan aktivitas belanja atau konsumsi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Erick Thohir Kini Emban 2 Jabatan di Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Menurut Ma'ruf, jika masyarakat mengalami ketakutan itu dan merasa tak aman, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan.

Hal itu pula yang membuat pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 87 triliun untuk bidang kesehatan dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun untuk tahun ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan anggaran program PEN sebesar Rp 356,5 triliun pada tahun 2021.

Jumlah tersebut sekitar 51 persen jika dibandingkan dengan anggaran PEN tahun ini yang dialokasikan sebesar Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan anggaran PEN yang hampir setengahnya didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan Covid-19 yang jauh lebih rendah dibanding tahun ini.

Selain itu, pemerintah akan lebih fokus pada penyediaan vaksin pada tahun 2021 mendatang.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Wapres: Peran BUMD Diperlukan

"Penurunan anggaran PEN didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di tahun 2020 dan fokus Pemerintah dalam penyediaan vaksin di tahun 2021," ujar Sri Mulyani ketika memberikan pidato dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (1/9/2020).

Namun demikian, anggaran kesehatan tetap dialokasikan cukup besar mencapai 6,2 persen dari APBN di tahun 2021 atau sebesar Rp 169,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan angka tersebut jauh di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com