Kompas.com - 01/09/2020, 16:59 WIB
Ilustrasi TOTO SIHONOIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang mencatat lima hal yang menjadi tantangan terhadap kemerdekaan pers di tengah demokrasi saat ini.

"Tantangannya adalah pemerintah, preman, pemilik modal, profesi, dan buzzer," ujar Ilham dalam diskusi Masihkah Pers Berkontribusi Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM), Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Jurnalis Diananta Anggap Pemenjaraannya Lonceng Kematian Kemerdekaan Pers

Ilham menjelaskan, pemerintah menjadi tantangan pertama terhadap kemerdekaan pers. Kendati demikian, tantangan berupa tekanan dari pemerintah dinilai menurun secara formal.

Menurut Ilham tekanan yang tinggi terhadap kemerdekaan pers datang dari perilaku premanisme yang kerap mengancam kerja-kerja jurnalis.

Sementara, tantangan berikutnya berasal dari pemilik modal dalam industri media.

Ilham menuturkan, selama ini, pemilik modal kerap mengakomodasi kegelisahan pemerintah. Sehingga, pemilik modal diduga mempunyai kontribusi mengganggu kenyamanan bekerja para pemimpin redaksi sebuah media.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Blokir Internet di Papua, Presiden Jokowi Digugat Melanggar Kemerdekaan Pers

Kemudian, tantangan profesi berangkat dari wartawan itu sendiri yang disebabkan karena tidak profesional dalam menjalankan kerja-kerja jurnalisme.

Tantangan terakhir, adanya buzzer yang ramai di media sosial (medsos). Menurutnya, buzzer berperan memberikan tekanan dan gangguan untuk melemahkan peran pers.

"Buzzer ikut mengganggu yang memang bertujuan untuk melemahkan peran pers," kata dia.

Baca juga: Dewan Pers: Media dalam Situasi Sulit di Tengah Pandemi Covid-19

Sementara itu, Ketua Umum DN PIM, Din Syamsuddin menuturkan, di tengah segala tantangan yang ada diharapkan pers tetap menjalankan fungsinya dalam membangun bangsa.

"Harus diakui, pers, terutama dengan fungsinya membentuk opini publik, sangat vital dalam rangka mendorong, memotivasi, bahkan memobilisasi rakyat untuk membangun negaranya bersama-sama," ungkap Din.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X