Kompas.com - 01/09/2020, 16:30 WIB
Anggota TNI ganti kaca etalase yang pecah di Loksem JT. 46 Jalan Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2020) KOMPAS.COM/WALDA MARISONAnggota TNI ganti kaca etalase yang pecah di Loksem JT. 46 Jalan Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, harus ada perbaikan literasi kepada prajurit TNI dan Polri pada semua tingkatan.

Hal tersebut dibutuhkan, kata dia, berkaca dari peristiwa penyerangan Mapolres Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8/2020) lalu yang diakibatkan oleh berita bohong atau hoaks.

Kabar bohong itu disebar salah seorang oknum anggota TNI, dan dipercayai teman-temannya sesama tentara.

"Harus ada suatu perbaikan terhadap literasi prajurit TNI dan Polri semua tingkatan, agar tidak mudah percaya hoaks maupun berita post truth (suatu upaya pembenaran bagi hal yang belum tentu benar)," ujar Nuning kepada Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: TNI Perbaiki Kerusakan akibat Aksi Anarkistis Oknum Tentara di Ciracas

Menurut dia, peristiwa perusakan yang melibatkan anggota TNI atau Polri bukan hal yang baru. Sebab, sebelumnya di beberapa daerah juga terjadi hal yang sama.

Namun, kata dia, tindakan-tindakan demikian kerap kali dianggap selesai setelah pimpinan kedua institusi bertemu dan berjabatan tangan.

"Sudah saatnya ada langkah jitu untuk menyelesaikan persoalan sosio-psikologi ini pada porsi yang seharusnya," kata dia.

Tak hanya itu, kata dia, komunikasi organisasi secara vertikal dan horizontal pun harus dibenahi.

Dengan demikian, kebijakan yang ada pun dapat dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dengan ikhlas oleh seluruh pihak dalam institusi tersebut sehingga tidak hanya hafalan semata.

Baca juga: Polri dan TNI Cari Orang yang Pakai Airsoft Gun Saat Serang Mapolsek Ciracas

Selain itu, kata dia, hal penting yang harus dilakukan TNI-Polri saat ini adalah melakukan riset tentang masalah pertikaian antar institusi yang terus berulang.

"Harus disegerakan TNI maupun Polri adakan riset tentang hal ini agar akar permasalahan dapat diketahui. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengoreksi regulasi bila diperlukan," kata dia.

Termasuk juga melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam kegiatan intelijen secara mendalam dan tidak hanya melihat secara parsial saja.

Menurut dia, perjalanan konflik antara TNI dan Polri selama ini harus diurutkan sedemikian rupa mengingat tidak ada peristiwa yang terjadi mendadak.

"Jika kita hanya melihat dinamika versus antar institusi saja maka tidak bisa membaca embrio permasalahan. Ini kan bisa saja merupakan impact dari situasi berkembang atau banyak sebab lain," kata Nuning.

Baca juga: Prajurit TNI Diminta Perbaiki Cara Pandang Jiwa Korsa

Bahkan, kata dia, bisa saja, pelaku merupakan kepanjangan pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk membuat kacau dan menghancurkan citra pihak lain.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X