Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Meningkat, Pengamat Sarankan Terapkan Lagi PSBB

Kompas.com - 01/09/2020, 16:01 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan pemerintah menerapkan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagaimana yang dilakukan saat awal pandemi.

Menurut Agus, PSBB perlu dilakukan untuk menekan pelonjakan kasus Covid-19 yang semakin pesat saat ini.

Agus khawatir, pelonjakan kasus berdampak pada kelangkaan tenaga medis dan ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit.

"Saya selalu bilang balik ke PSBB awal, karena kalau enggak seperti awal dulu, yang saya khawatirkan adalah kelangkaan tenaga kesehatan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

"Dan ketersediaan ruangan di rumah sakit juga tidak cukup kalau seperti ini," ucap dia.

Baca juga: Pejabat Kemenkes Pentingkan Ekonomi Bergerak ketimbang PSBB

Selain itu, menurut Agus, tes Covid-19 dinilai tidak merata. Sebab, pengujian per 1 juta penduduk hanya dilakukan di Jakarta.

Sementara, pengujian di daerah sekitar Jakarta seperti Banten dinilai masih rendah.

"Masa di Banten cuma 45-an, bagaimana ceritanya? Jakarta 1.000-an, kita enggak tahu sebetulnya 1.000 itu kan orang di Jabodetabek muter-muter setiap hari asalnya dari mana,” ucap Agus.

"Sudah PSBB lagi, jadi orang tidak boleh keluar masuk Jakarta, kalau enggak penting banget,” kata dia.

Agus menilai, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah dalam menangani Covid-19 harus mengutamakan sisi kesehatan dibandingkan ekonomi.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Pemprov DKI Evaluasi Aturan Ganjil Genap PSBB

Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus disertai bukti saintifik.

"Ini adalah krisis kesehatan, jadi kesehatan harus diutamakan. Untuk mengubah kebijakan terkait dengan kesehatan itu harus ada bukti saintifik atau scientific evidence-nya, tidak bisa tiba-tiba mengubah kebijakan," kata Agus.

Kemudian, menurut Agus, kebijakan ekonomi seringkali hanya melihat kebutuhan dan desakan pasar.

Baca juga: Anies Teken Kepgub Perpanjangan PSBB Transisi secara Otomatis

Padahal, kondisi ekonomi akan sulit membaik jika kesehatan tak juga pulih.

"Kalau ekonomi kan bisa lihat pasar saja. Jadi saya bilang sabar bereskan dulu dengan serius kesehatan baru setelah itu kita sentuh ekonominya, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara," tutur dia.

Menurut Agus, kebijakan pemerintah yang melonggarkan kebijakan justru menimbulkan peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Rencana pembukaan bioskop contohnya, menurut dia, kebijakan itu sebaiknya ditunda, atau dibatalkan.

"Kalau menurut saya bioskop enggak usahlah, tunda saja, dibatalkan dulu orang lagi naik begini," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com