Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Klaim Adly Fairuz Cucu Ma'ruf Amin, Ini Penjelasan Jubir Wapres

Kompas.com - 01/09/2020, 14:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini nama Adly Fairuz tengah menjadi perbincangan. Terutama, setelah aktor itu diketahui publik sebagai cucu Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati Karawang pada Pilkada 2020.

Namun, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan bahwa Adly bukanlah cucu dari Ma'ruf Amin sebagaimana yang diperbincangkan masyarakat dan warganet saat ini.

"Kalau dikatakan cucu itu tidak pas. Ya masih ada hubungan famili, tapi tidak ada hubungan cucu," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Ini Alasan PDI-P Usung Cucu Wapres Maruf Amin di Pilkada Karawang 2020

Tak sedikit masyarakat yang menyatakan baru mengetahui bahwa aktor sinetron Cinta Fitri itu adalah cucu Ma'ruf Amin.

Hal tersebut semakin ramai diperbincangkan di media sosial setelah banyak akun-akun berita dan akun gosip membahasnya.

Masduki mengatakan, Wapres Ma'ruf tak ingin mengklarifikasi meluasnya informasi bahwa Adly Fairuz adalah cucunya.

Bahkan, kata dia, Wapres Ma'ruf juga enggan mengiyakan ataupun membantah klaim tersebut akibat pelaksanaan Pilkada 2020.

"Beliau bilang, sudahlah biar saja. Tak perlu (klarifikasi)," ujar Masduki.

"Wapres tidak mau membantah terhadap isu atau klaim yang sedang marak di sana karena pilkada. Walaupun itu tidak ada hubungan langsung, Wapres tidak mau membantah secara langsung," kata dia.

Baca juga: PDI-P Resmi Usung Yesi-Adly Fairuz di Pilkada Karawang

Kendati demikian, Masduki mengatakan bahwa Wapres Ma'ruf tidak merasa dirugikan dengan adanya klaim terkait Adly Fairuz itu.

Masduki juga menjelaskan, Adly Fairuz dan Wapres Ma'ruf sama-sama berasal dari Desa Kresek, di Kabupaten Tangerang, Banten.

Wapres Ma'ruf memang pernah tampil dalam vlog milik Adly.

Saat itu, Ma'ruf yang masih merupakan calon wapres menerima kedatangan Adly yang menjadi calon legislatif Partai Nasdem dari Daerah Pemiihan I Jawa Tengah di kediamannya.

Baca juga: Bukan Ponakan Prabowo, PKS Usung Putri Maruf Amin pada Pilkada Tangsel

Halaman:


Terkini Lainnya

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com