Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinilai Terlalu Panjang dan Rawan Korup

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengkritik perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi menjadi 15 tahun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil revisi.

Revisi UU MK itu baru saja disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (1/9/2020).

Peneliti PSHK Agil Oktaryal mengatakan, masa jabatan selama 15 tahun tersebut terlalu panjang.

"Lima belas tahun masa jabatan terlalu panjang untuk negara seperti Indonesia yang tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang masih rendah," kata Agil, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: PSHK: Revisi UU MK Jadi Hadiah bagi Hakim Konstitusi...

Agil menuturkan, hal ini semakin menjadi masalah karena perpanjangan masa jabatan tidak diikuti dengan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan hakim yang jelas.

Ia juga khawatir panjangnya masa jabatan hakim konstitusi dapat menimbulkan sikap korup jika tidak diawasi.

"Masa jabatan yang panjang juga tidak diikuti dengan desain pengawasan yang lebih baik terhadap MK, ini akan menjadi bahaya, karena kekuasaan yang lama tanpa pengawasan cenderung korup," kata Agil.

Baca juga: UU MK Direvisi, Mengatur Syarat Usia hingga Penegakan Kode Etik Hakim

Agil juga mempersoalkan kenaikan syarat usia minimum hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun.

Menurut Agil, kenaikan usia minimum tersebut tidak menjamin hakim konstitusi yang terpilih memiliki integritas dan kematangan.

"Usia 55 tahun yang jadi tolak ukur seseorang matang tidak menjamin integritas, karena terbukti dua orang hakim MK pernah ditangkap KPK karena melakukan praktik korupsi (Akil Muchtar dan Patrialis Akbar)," kata Agil.

Baca juga: Ketua Komisi III: Revisi UU MK agar Rekrutmen Hakim Transparan dan Akuntabel

Selain itu, hakim MK Arief Hidayat yang berusia di atas 55 tahun juga sudah dua kali terbukti melanggar etik.

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk memperpanjang masa jabatan hakim MK selama 15 tahun atau hingga usia 70 tahun.

Aturan ini tercantum dalam pasal peralihan yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah yang berbunyi:

"Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun," demikian bunyi DIM tersebut.

Baca juga: Ketua Komisi III: Revisi UU Diharapkan Perkuat MK sebagai Pengawal Konstitusi

Selain itu, pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa batas usia hakim MK adalah 55 tahun saat diangkat.

Hal ini tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah nomor 43.