Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Masyarakat Harus Merasa Aman agar Ekonomi Bergerak

Kompas.com - 01/09/2020, 13:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, menjaga rasa aman masyarakat untuk tetap beraktivitas sangat penting dalam menggerakkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Untuk itu, ia meminta semua kepala daerah menekan penularan Covid-19 sebelum vaksin ditemukan dan disuntikkan ke masyarakat.

Tujuannya, masyarakat tetap merasa aman saat menjalani aktivitas ekonomi di tengah pandemi.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tegakkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).

"Apabila kurva Covid ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian atau fatality rate-nya tidak bisa kita turunkan dengan tajam dan angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis maka situasi ketidakpastiannya akan terus berlanjut," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariar Presiden.

"Ini yang kita semuanya harus tahu yang akan membuat masyarakat kembali diliputi rasa tidak aman. Ini yang betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak," kata Jokowi lagi.

Ia mengatakan, jika kasus Covid-19 terus meningkat, masyarakat akan takut beraktivitas di luar.

Hal itu mengakibatkan perekonomian Indonesia tak kunjung tumbuh. Pada akhhirnya, Indonesia masuk ke dalam jurang resesi.

Baca juga: Jokowi Klaim Kasus Covid-19 di Indonesia Masih Terkendali

Ia pun meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang menghadiri rapat tersebut memahami benar pentingnya menjaga rasa aman masyarakat di tengah pandemi.

"Sebelum vaksinasi ini bisa dilakukan secara masif, besar-besaran, dan secara efektif, saya minta lagi kepada para gubernur untuk memainkan gas dan rem ini dengan seimbang dengan takaran-takaran sesuai dengan data-data yang dimiliki," ucap presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com