Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bioskop Rentan Jadi Klaster Baru Penyebaran Virus, Kenapa Mau Dibuka?"

Kompas.com - 01/09/2020, 10:40 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, rencana pemerintah untuk segera membuka bioskop di masa pandemi Covid-19 ini bukan keputusan yang tepat.

Ia mempertanyakan urgensi pembukaan bioskop di saat penanganan Covid-19 juga belum maksimal.

"Sebenarnya kurang tepat waktunya. Apa urgensinya? Bukankah kita masih berjuang melawan Covid-19, kenapa justru bioskop yang rentan menjadi klaster baru penyebaran virus mau dibuka?" ujar Netty saat dihubungi, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Satgas Covid-19 Sebut Ada Pertimbangan Ekonomi dalam Pembukaan Bioskop

Netty meminta pemerintah mempertimbangkan rencana tersebut matang-matang. Ia berharap pembukaan bioskop ini tidak karena alasan pemulihan ekonomi semata.

"Pastikan bahwa wacana pembukaan bioskop ini bukan semata karena tekanan industri demi alasan pemulihan ekonomi," kata dia.

Menurut Netty, rencana pembukaan bioskop tidak bisa dilakukan sembarangan.

Penerapan protokol kesehatan mesti benar-benar diperhatikan. Pemerintah, kata Netty, harus menyiapkan aturan tegas tentang waktu jam tayang hingga kapasitas ruangan.

Baca juga: Bamsoet: Pembukaan Bioskop Bakal Memperparah Penularan Covid-19

Netty pun meminta agar pemerintah fokus memprioritaskan penguatan program kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Prioritas program pemerintah harus pada penguatan sistem kesehatan sebagai akar permasalahan," tuturnya.

"Tuntaskan masalah kesehatannya, baru setelah itu sektor lain. Penguatan ekonomi baru bermakna jika keselamatan rakyat terjamin," kata Netty.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, rencana pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta telah melalui proses kajian oleh Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19.

Baca juga: Polemik Dibukanya Bioskop, Klaim Imunitas hingga Ancaman Penyebaran Covid-19

Kajian itu mempertimbangkan aspek, kesehatan, sosial dan ekonomi.

"Pembukaan aktivitas sosial dan ekonomi seperti bioskop harus memperhatikan aspek kesehatan," ujar Wiku sebagaimana dikutip dari siaran pers Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (26/8/2020).

Menurut Wiku, persiapan protokol kesehatan, infrastruktur dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh tim pakar dan wajib dipatuhi oleh penyedia layanan bioskop.

Protokol kesehatan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19 antara lain, penonton yang diperbolehkan ke bioskop berusia di atas 12 tahun hingga 60 tahun dan dalam keadaan sehat serta tidak memiliki penyakit penyerta.

Kemudian, bioskop memberlakukan pembelian tiket secara daring atau online ticketing dan menetapkan kapasitas penonton 50 persen serta membuat dan menyediakan penanda antrian dengan jarak 1,5 meter antarindividu saat masuk dan keluar area bioskop dan ruangan teater.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com