Bawaslu Tak Ingin Tajamnya Dinamika Pilpres 2019 Berlanjut di Pilkada 2020

Kompas.com - 01/09/2020, 09:47 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, dinamika kontestasi berlangsung sangat tajam pada dua gelaran pemilihan umum terakhir, yakni Pilkada 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019.

Dinamika pesta demokrasi itu, kata dia, bahkan menyeret rakyat pada keterbelahan dan bahaya perpecahan.

"Dinamika kontestasi yang sangat tajam dan keras pada dua pemilu terakhir menyeret rakyat pada bahaya perpecahan anak bangsa merupakan sebuah realitas yang tak dapat kita pungkiri," kata Abhan dalam sebuah diskusi virtual, Senin (31/8/2020).

Baca juga: MPR Ingin Kandidat Pilkada 2020 Usung Visi-Misi Berlandaskan Pancasila

Menurut Abhan, di dua gelaran pemilu terakhir, politik identitas dan sentimen keagamaan menguat hingga menghasilkan polarisasi.

Polarisasi itu sendiri berujung pada konflik sosial yang mengancam demokrasi di Indonesia.

Abhan menilai, fenomena tersebut mengidentifikasikan bahwa dinamika kehidupan bangsa sedang mengarah pada kemunduran atau kemerosotan politik.

"Tentu kemerosotan politik akan berdampak pada efisiensi demokrasi, tentu ini yang tidak kita harapkan," ujar dia.

Baca juga: Bawaslu Catat 1.098 Dugaan Pelanggaran Selama Dua Tahapan Pilkada

Abhan melanjutkan, intrik-intrik politik yang dipraktikkan para elite secara membabi buta dan cenderung memanipulasi rasionalitas publik dalam pemilu pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

Padahal, esensi pemilu adalah lahirnya kepemimpinan nasional dan lokal melalui mekanisme yang demokratis dan terpercaya.

Meski begitu, Abhan menyadari bahwa kontestasi politik di tengah masyarakat majemuk akan selalu berhadapan dengan risiko menajamnya konflik akibat politisasi identitas.

Hal inilah yang menjadi tantangan gelaran pemilu ke depan, termasuk Pilkada 2020

Baca juga: Bawaslu Prediksi Banyak Akun Anonim yang Sebar Hoaks Saat Pilkada

Abhan pun meminta elemen masyarakat terus mengasah solidaritas dan tenggang rasa, meninggalkan paradigma menang kalah, bahu membahu, dan mencari jalan keluar atas persoalan ini.

Para elite juga diminta lebih bertanggung jawab dalam proses pendidikan politik rakyat, perbaikan sistem dan tata kelola pemilu, perbaikan kerangka hukum pemilu, serta peningkatan integritas penyelenggara pemilu.

"Karenanya, peran para elite politik dalam menjaga dan menyebar makna substantif dari demokrasi pemilu kepada rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan merebut kekuasaan," kata Abhan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X