Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Enam Bulan Pandemi Menelan 100 Nyawa Dokter...

Kompas.com - 01/09/2020, 07:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Salah satu inisiator Pandemic Talks Firdza Radiany mengungkapkan sejumlah penyebab meninggalnya para dokter itu disebut karena sistem dan kapasitas rumah sakit yang mulai penuh.

Baca juga: 100 Dokter Meninggal Selama 6 Bulan Pandemi Covid-19, Ini Nama-namanya

"(Dokter-dokter tersebut meninggal) karena kapasitas RS mulai penuh, occupancy rate nasional mencapai 41 persen. Dan sudah 14 provinsi yang ada di atas rata-rata nasional. Malahan Papua dengan kondisi terburuk yakni overcapacity 107 persen," ujar Firdza saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Occupancy rate adalah ketersediaan tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Selain itu, occupancy rate juga merupakan prosentase jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur RS yang disediakan.

Firdza menambahkan, dengan angka-angka occupancy rate itu menyebabkan penuhnya jam kerja tenaga kesehatan termasuk para dokter.

"Load kerja penuh, mungkin perlu ditelaah lagi sistem kerja maksimal enam jam dan shifting time-nya," ujar dia.

DPR minta pemerintah perhatikan keselamatan dokter

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melakukan evaluasi soal pemberian jaminan keselamatan dalam penanganan Covid-19 menyusul banyaknya dokter yang meninggal dunia.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19. DOK. Humas DPR Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19.
"Menyangkut peningkatan jumlah korban ini, saya melihat pemerintah harus melakukan evaluasi tehadap treatment atau perlakuan kepada dokter. Terutama, mereka harus dilindungi ketika bertugas," kata Saleh saat dihubungi, Senin (31/8/2020).

Saleh mengatakan, para dokter harus mendapatkan jaminan perlindungan maksimal saat menangani pasien Covid-19.

Baca juga: Kabar Duka dari Medan, 2 Dokter Meninggal akibat Covid-19

Misalnya, dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) lengkap yang merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

"Terutama, mereka harus dilindungi ketika bertugas. Perlindungan itu mulai dari alat pelindung diri yang lengkap dan standar WHO (World Health Organization)," tuturnya.

Berikutnya, menurut Saleh, pemerintah perlu membuat aturan tentang jam kerja para dokter.

Dia mengatakan, jam kerja berlebih akan berdampak pada daya tahan para dokter sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak maksimal.

Kesehatan para dokter itu sendiri juga perlu menjadi prioritas dalam penanganan Covid-19 ini.

"Jangan sampai mereka melebihi batas kerja normal, di mana itu akan mengurangi ketahanan atau imunitas mereka," ucap dia.

Baca juga: Enam Bulan Pandemi, IDI Sebut 100 Dokter Telah Wafat akibat Covid-19

"Saya rasa penting ini diperhatikan pemerintah. Supaya juga mereka bisa berjuang seperti yang menjadi kewajiban mereka," kata Saleh.

Saleh pun mengingatkan pemerintah agar tidak lupa memenuhi janji uang insentif bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Selain itu, uang santunan bagi keluarga para dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia.

"Duit sudah ada, tinggal mencairkan. Terkait santunan ini, saya mendorong pemerintah untuk memperpanjang masa atau waktu. Jadi yang kemarin itu yang dibayar insentif tiga bulan, menurut saya ditambah lagi tiga bulan ini. Karena sudah enam bulan kita menghadapi Covid-19," ujar Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com