MPR Ingin Kandidat Pilkada 2020 Usung Visi-Misi Berlandaskan Pancasila

Kompas.com - 31/08/2020, 19:51 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANAWakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) RI merekomendasikan agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pilkada direvisi.

MPR meminta supaya ketentuan tentang naskah visi misi yang diusung calon kepala daerah di PKPU tersebut diubah.

Peserta Pilkada 2020 akan diwajibkan untuk mengusung visi-misi dan program yang berlandaskan pada visi-misi NKRI dan nilai-nilai Pancasila, di samping mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah.

"Agar PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 42 Ayat 1 huruf q yang berbunyi bahwa naskah visi misi dan program paslon mengacu pada RPJP daerah yang ditandatangani pasangan calon diusulkan diubah," kata Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam sebuah diskusi virtual, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo: ASN Bisa Dipecat Jika Jadi Jurkam Pilkada

Basarah mengatakan, naskah visi misi dan program paslon tak cukup hanya berdasar pada RPJP daerah.

Sebab, ada norma hukum yang mengatur bahwa kepala daerah bertanggung jawab untuk mengamankan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan yang dipimpinnya.

Bahkan, pada saat disumpah sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, mereka diminta untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila.

Oleh karenanya, MPR menilai, penting untuk mewajibkan calon kepala daerah memasukkan nilai-nilai Pancasila pada visi misi dan program mereka.

"Kalau komitmen dan tanggung jawabnya adalah menjaga dan mengamalkan Pancasila, mestinya mulai dari hulu yakni konsep visi, misi, dan program RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) selama 5 tahun," ujar Basarah.

Baca juga: Bawaslu Prediksi Banyak Akun Anonim yang Sebar Hoaks Saat Pilkada

Menurut Basarah, usulan revisi PKPU ini juga lahir dari pandangan MPR yang menilai bahwa selama ini visi misi dan program yang diusung oleh paslon kepala daerah hanya memuat visi misi perorangan.

Bahkan, seringkali rumusan visi misi dan program berorientasi pada pasar suara yang terjadi di setiap daerah atau konstituen calon.

"Sehingga yang dipikirkan adalah apa yang diinginkan oleh calon pemilihnya, bukan yang dibutuhkan masyarakat sekitar dan dibuat relate dengan kabupaten kabupaten lain atau provinsinya dengan NKRI," kata dia.

Baca juga: Hasto Bantah Silang Pedapat dengan Risma soal Menentukan Pasangan Calon Pilkada Surabaya

Basarah mengatakan, dalam waktu dekat, usulan revisi PKPU ini akan disampaikan pihaknya sebagai rekomendasi MPR RI ke KPU, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik rekomendasi MPR.

Namun demikian, kata Arief, selain di PKPU, naskah visi misi program paslon juga diatur melalui Undang-undang Pilkada. Oleh karenanya, revisi PKPU tersebut harus dipastikan sesuai dengan bunyi UU.

"Jadi kita akan cek lebih dulu bagaimana UU mengatur dan kemudian diimplementasikan melalui PKPU," kata Arief.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Rekor Pasien Sembuh Dalam 2 Hari Terakhir dan Proses Herd Immunity yang Butuh Waktu

Nasional
Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Foto Tak Pakai Masker di Pernikahan, Bupati Pati: Mereka Minta Foto Sekali Lagi, namun Maskernya Dibuka

Nasional
Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Nasional
Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Epidemiolog Sayangkan Tak Ada Pengumuman ke Publik Saat Airlangga Idap Covid-19

Nasional
Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Kemensos Beri Trauma Healing Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Hakim Sebut Andi Irfan Jaya Pembuat Action Plan untuk Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

BNPB Distribusikan Bantukan ke 4 Desa Terisolasi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Menaker Sebut 3 RPP Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dalam Penyempurnaan

Nasional
Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Kontroversi Swab Test Rizieq Shihab, Bima Arya Bakal Sanksi RS Ummi

Nasional
Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Soal Mobil Jokowi di Kalsel, Istana: Itu Hanya Genangan Air, Tak Halangi Presiden

Nasional
Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Airlangga Hartarto Penyintas Covid-19, Pejabat Publik Diminta Terbuka jika Terpapar

Nasional
Kasus Kontroversi 'Swab Test', Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Kasus Kontroversi "Swab Test", Bima Arya Ditanya Kronologi Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi

Nasional
Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Ketua PMI Jusuf Kalla Ajak Penyintas Covid-19 Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X