JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi berharap ada perbaikan hukum di Indonesia, sehingga anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana dapat merasakan efek jera.
Hal ini disampaikan Hendardi menanggapi peristiwa penyerangan terhadap Polsek Ciracas dan pertokoan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.
Salah satu sorotan Hendardi adalah peradilan umum yang belum berlaku untuk anggota TNI.
"Berulangnya peristiwa kekerasan yang diperagakan oleh sejumlah oknum TNI salah satunya disebabkan karena TNI terlalu lama menikmati keistimewaan dan kemewahan atau privilese hukum. Karena anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2020).
Baca juga: Pengamat: Kasus Perusakan Mapolsek Ciracas Tak Selesai dengan Slogan Sinergitas TNI-Polri
Selama ini, anggota TNI tunduk kepada pengadilan militer. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Menurut Hendardi, reformasi TNI saat ini tampak hanya bergerak di sebagian atas struktural, tetapi tidak menyentuh dimensi kultural dan perilaku anggota.
Hendardi melanjutkan, tidak ada pilihan lain bagi aparat untuk mengusut tuntas perusakan di Polsek Ciracas itu.
Tidak boleh muncul kesan dari institusi dan pihak mana pun untuk memaklumi apalagi melindungi kesalahan yang dilakukan anggota TNI.
"Rule of law harus menjadi panglima untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib sosial," kata dia.
Baca juga: Sikapi Aksi Perusakan Oknum TNI, Imparsial Nilai Harus Ada Reformasi Peradilan Militer
Hendardi juga menuntut Presiden Jokowi untuk kembali mendorong gerbong reformasi TNI yang menunjukkan arus balik.
Salah satunya dengan memprakarsai revisi Undang-Undang Peradilan Militer dengan agenda utama memastikan kesetaraan di muka hukum.
"Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum, sebagaimana umumnya anggota masyarakat lain," ujar dia.
Sebelumnya, TNI mengakui aksi anarkistis tersebut dilakukan oleh sejumlah oknum tentara. Pemicunya, para oknum prajurit termakan hoaks yang disebar seorang anggota TNI.
Penyerangan tersebut berawal dari kecelakaan yang melibatkan anggota TNI, Prada MI, di kawasan Ciracas.
Baca juga: Oknum TNI AD Penyerang Mapolsek Ciracas Terancam Sanksi Berlapis
Para prajurit tidak mengecek kebenaran informasi terlebih dulu terkait kecelakaan tersebut. Mereka terprovokasi informasi hoaks.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, Prada MI mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.
Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan bahwa para anggota TNI AD pelaku penyerangan Mapolres Ciracas memenuhi pasal di kitab undang-undang hukum pidana militer dan mereka juga dipecat dari dinas militer.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.