Mendagri Ingatkan soal Dampak Negatif Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), rawan menimbulkan konflik.

Meskipun pemilu merupakan bagian dari demokrasi, kata dia, efek negatif dari pemilu tetap ada.

"Memang election, baik pemilu maupun pilkada memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih, dan itulah demokrasi, tetapi dalam konteks ilmu security, setiap perbedaan itu mengandung potensi konflik," kata Tito dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Senin (31/8/2020).

Baca juga: Bawaslu Prediksi Banyak Akun Anonim yang Sebar Hoaks Saat Pilkada

Efek negatif yang dimaksud Tito misalnya terjadinya keterbelahan masyarakat. Keterbelahan itu terlihat jelas saat pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keterbelahan masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya konflik kekerasan.

Tito bercerita, sebelum menjabat sebagai Mendagri ia pernah menjadi Kapolda Papua.

Selama 2 tahun dia sana, ia melihat langsung bagaimana keterbelahan di pilkada berbuntut kekerasan.

"Dalam praktik kita melihat violance ini terjadi," ujar dia. 

Tidak hanya itu, biaya pemilu yang tinggi, kata Tito, juga menjadikan peserta menggunakan cara apapun untuk menang.

Dalam suatu gelaran pilkada misalnya, seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk keperluan tim sukses, saksi, kampanye, dan lainnya.

"Sehingga seringkali kemudian berujung pada menghalalkan segala cara untuk menang," ucap dia.

Baca juga: Ketua KPU: Strategi Penanganan Covid-19 Akan Jadi Tema Debat Pilkada

Belum lagi, jika kandidat tersebut memenangkan pilkada dan ditetapkan sebagai kepala daerah, gaji yang ia dapat tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan di pilkada.

Menurut Tito, hal itulah yang menjadi akar korupsi.

"Tidak heran jika kita melihat banyak sekali terjadi kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh rekan-rekan kepala daerah yang mungkin salah satu akar permasalahannya adalah karena sistem politik tersebut, election pilkada secara langsung misalnya," kata Tito.

Ia mengatakan, potensi dampak negatif ini harus diminimalisasi sehingga pemilu ataupun pilkada ke depan tak berujung pada kekerasan atau korupsi.

Baca juga: Soal Kampanye Tatap Muka di Pilkada, Ini Kata Ketua KPU

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.