Kompas.com - 31/08/2020, 11:18 WIB
Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017). Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Jakarta, Minggu (12/11/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, TNI perlu segera mereformasi peradilan militer untuk mencegah terulangnya aksi perusakan dan arogansi oknum TNI di Ciracas, Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Gufron menanggapi aksi perusakan Mapolsek Ciracas dan pertokoan di Jakarta Timur, oleh sekelompok oknum TNI pada Sabtu (29/8/2020).

"Salah satu langkah yang perlu dilakukan selain menyelidiki kasus tersebut secara tuntas dan menindak tegas pelakunya, untuk jangka panjang adalah pemerintah dan parlemen segera melakukan reformasi peradilan militer," kata Gufron kepada Kompas.com, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Oknum TNI AD Penyerang Mapolsek Ciracas Terancam Sanksi Berlapis

Ia mengatakan, terus berulangnya arogansi dan aksi vandalisme oknum TNI disebabkan oleh tertutupnya sistem peradilan militer.

Dengan demikian, ia menilai sanksi yang diberikan kepada oknum TNI pelaku vandalisme tak pernah tegas.

Akibatnya, oknum tersebut kembali bebas dan bisa berbuat hal yang sama di kemudian hari karena tak merasakan efek jera dari sanksi yang diberikan peradilan militer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gufron mengatakan, agenda reformasi peradilan militer sangat mendesak lantaran kasus serupa kerap terjadi di Indonesia.

"Agenda ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Selama ini, militer memiliki rezim hukum sendiri (UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sehingga terkesan sulit disentuh oleh hukum (peradilan umum)," kata Gufron.

"Dan hal itu bisa jadi menjadi faktor timbulnya arogansi. Dengan peradilan militer direformasi, siapa pun oknum TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan umum," ujar dia.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Minta Warga Bantu TNI AD Tuntaskan Kasus Penyerangan Mapolsek Ciracas

Sebelumnya TNI mengakui bahwa aksi anarkistis tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah oknum tentara. Pemicunya, para oknum prajurit termakan hoaks yang disebar seorang anggota TNI.

Penyerangan tersebut berawal dari kecelakaan yang melibatkan anggota TNI, Prada MI, di kawasan Ciracas.

Para prajurit tidak mengecek kebenaran informasi terlebih dulu terkait kecelakaan tersebut. Mereka terprovokasi informasi hoaks.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, Prada MI mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.

Akibat kecelakaan itu, MI menderita luka di bagian wajah dan tubuh.

Baca juga: TNI Masih Dalami Sejauh Apa Keterlibatan Prada MI dalam Penyerangan Mapolres Ciracas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Cegah Siapapun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapapun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

145 Kematian akibat Covid-19 Dalam 24 Jam Terakhir, Tertinggi Sumatera Utara

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

UPDATE: Sebaran 2.234 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jatim dengan 234

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.