Ombudsman Dorong Polri Maksimalkan Pelayanan Online Selama Pandemi Covid-19

Kompas.com - 31/08/2020, 10:19 WIB
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung Ombudman, Rabu (10/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Ombudsman RI Ninik Rahayu di Gedung Ombudman, Rabu (10/7/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Polri untuk memaksimalkan pelayanan administrasi secara online di masa pandemi Covid-19.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pelayan secara online perlu dimaksimalkan untuk mengurangi kontak antara petugas dan masyarakat.

"Dalam pelayanan administrasi di masa pandemi yakni memaksimalkan proses pelayanan administrasi yang dapat dilakukan secara online, seperti SIM, STNK, SKCK guna meminimalisasi kontak antara petugas dan masyarakat," kata Ninik dalam siaran pers, Minggu (30/8/2020).

Baca juga: Soal Penanganan Covid-19, Ombudsman Nilai Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi Ketimbang Kesehatan

Saran memaksimalkan layanan administrasi secara online tersebut merupakan bagian dari hasil kajian Ombudsman RI mengenai Pelaksanaan Tugas Rutin Kepolisian RI di Masa Pandemi dalam Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain pelayanan administrasi secara online, Ombudsman juga mendorong agar kegiatan pemeriksaan juga dilakukan menggunakan teknologi digital.

"Agar dibuat edaran resmi dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan menggunakan teknologi digital," ujar Ninik.

Ninik mengingatkan, pemeriksaan melalui teknologi digital tetap harus memperhatikan hak tersangka dan saksi serta tidak mengurangi kualitas pemeriksaan.

Baca juga: Ombudsman Sebut PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 Sudah Baik, tetapi...

Polri juga diminta meningkatkan koordinasi dengan aparat lainnya yakni Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun protokol baru terkait penanganan tindak pidana pada masa pandemi Covid-19.

Adapun kajian yang dilakukan Ombusdman itu berdasarkan data yang diperoleh dari 26 Polda dan 68 Polres seluruh Indonesia pada April-Mei 2020.

Hasil kajian tersebut disampaikan Ombudsman kepada Kemenko Polhukam, Kepolisian RI, dan Satgas Penanganan Covid-19 pada Jumat (28/8/2020) lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Jokowi Ingin Vaksinasi untuk Cegah Covid-19 Tak Melanggar Kaidah Kesehatan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Jelang Libur Panjang, Pemerintah Diminta Gencar Ingatkan Risiko Penularan Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Jokowi Minta Ormas Islam Dilibatkan dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi: Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Nasional
Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Pandemi Covid-19, Pemerintah Klaim Lakukan Lompatan Besar di Sektor Kesehatan

Nasional
Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X