Air Diplomacy, Apa Cukup Beli Empat Pesawat Sukhoi?

Kompas.com - 30/08/2020, 16:37 WIB
Teknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. KOMPAS/HERU SRI KUMOROTeknisi sedang menyiapkan pesawat Sukhoi milik TNI Angkatan Udara sebelum terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/8/2014). Sukhoi merupakan salah satu jenis pesawat tempur untuk pertahanan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia.
Editor Bayu Galih

PADA masa awal jabatan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, saya sudah memutuskan untuk tidak merencanakan pengadaan atau membeli pesawat baru.

Setelah memperhitungkan dengan dana yang terbatas, akan lebih baik jika digunakan untuk membelanjakan untuk perawatan pesawat yang ada, serta menghidupkan pesawat lainnya yang tengah "grounded"  menanti suku cadang.

Sayangnya, dengan perkembangan waktu dan eskalasi tantangan yang dihadapi, antara lain embargo suku cadang pesawat oleh Amerika Serikat (karena isu HAM pada waktu itu), maka faktor kesulitan untuk menerbangkan pesawat pesawat terbang TNI AU, terutama unsur tempur terus meningkat dan menjadi sangat menghambat pelaksanaan tugas pokok Angkatan Udara.

Baca juga: Mana yang Mau Dibeli: Typhoon Bekas, Sukhoi SU-35, atau MV-22 Osprey?

Demikianlah perkembangan yang terjadi, semakin banyak pesawat terbang yang "grounded" kesulitan memperoleh spareparts.

Ditambah lagi dengan peristiwa Bawean atau penerbangan "tanpa izin" di atas perairan Kepulauan Bawean oleh US Navy, telah menyebabkan pemerintah memutuskan untuk membeli pesawat terbang dari Rusia.

Tidak mudah juga untuk sampai pada keputusan itu, karena menghadapi berbagai macam kendala terutama ketersediaan dana yang terbatas.

Dengan susah payah, maka diputuskanlah untuk tetap membeli Sukhoi dari Rusia walau dalam jumlah sangat terbatas, yang dirancang dengan mekanisme bertahap untuk pengadaan hingga mencapai satu skadron pesawat Sukhoi.

Baca juga: Menhan: Proses Beli 11 Sukhoi Terhambat karena Mekanisme Imbal Dagang dengan Rusia

Keputusan yang sulit yang harus diambil, pesawat terbang tempur kita ketika itu tidak bisa terbang karena embargo suku cadang Amerika Serikat.

Itupun pelaksanaan dari proses pengadaannya dilakukan dengan program “imbal-beli” hasil bumi kita yang akan dikoordinasikan antara Menteri Perindustrian dan perdagangan dengan melibatkan juga pihak Bulog.

Keputusan berat yang harus diambil yaitu proses pembelian satu skadron pesawat Sukhoi dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana yang dapat disiapkan.

Gelombang pertama akan dilakukan terlebih dahulu dengan pengadaan empat pesawat Sukhoi yang harapannya akan dapat ditingkatkan. Sekali lagi, secara bertahap sampai dapat mencapai jumlah yang utuh satu skadron.

Baca juga: Menhan: Pembahasan Pembelian Sukhoi Sudah Tuntas

Dengan sangat susah payah dalam menjalani program pengadaan pesawat terbang Sukhoi dari Rusia dan syukur Alhamdulilah pada akhirnya "berhasil" juga.

Saat itu, memperingati HUT TNI tanggal 5 Oktober tahun 2004 di Surabaya telah menjadi momentum bersejarah. Sebab, untuk kali pertama pesawat terbang Sukhoi tampil di hadapan publik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X