Program Pemprov DKI Dinilai Tak Maksimal, Penularan Covid-19 Masih Masif

Kompas.com - 28/08/2020, 20:43 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19. DOK. Humas DPR Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerima masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China di tengah Pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Daulay menilai, salah satu penyebab kasus Covid-19 di DKI Jakarta meningkat, karena program pemerintah povinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memutus rantai penularan virus belum maksimal.

"Yang harus dipahami adalah dengan meningkatnya orang positif corona ini, bisa juga ditafsiran program-program yang dilakukan oleh pemprov DKI untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta belum berhasil secara maksimal," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (28/8/2020).

Saleh juga mengatakan, sebagian besar masyarakat di Ibu Kota sudah kembali pada kebiasaan lama sebelum virus corona terjadi di Indonesia.

Baca juga: Kadinkes DKI: Covid-19 Bukan Penyakit Memalukan, Bisa Menyerang Siapa Saja

Tak hanya itu, menurut Saleh, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal berbeda dari apa yang diharapkan pemerintah.

"Justru mereka kembali ke kehidupan normal seperti biasa sebelum ada Covid-19, padahal maksud pemerintah dengan new normal itu adalah bagaimana seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

"Tapi ini kan terbukti masih banyak warga kita berkerumunan datang ke keramaian, kemudian di bis-bis kota masih ada antrean, mal masih ramai," sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saleh mengatakan, dari segi aturan, pemerintah sudah sangat lengkap agar masyarakat dapat disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Namun, menurut Saleh, pemerintah kurang tegas dalam menegakkan aturan tersebut.

"Katakanlah misalnya sanksinya sanksinya yang dipakai itu kadang-kadang enggak bisa membuat orang jera, ya katakan yang kemarin ada sanksi denda, kalau dendanya orang enggak mampu (bayar) gimana?," tuturnya.

Lebih lanjut, Saleh berharap, pemerintah lebih tegas dalam mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JakPro Serahkan Dokumen Penyelenggaraan Formula E Setebal 1.000 Halaman ke KPK

JakPro Serahkan Dokumen Penyelenggaraan Formula E Setebal 1.000 Halaman ke KPK

Nasional
Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.