Kemendagri: Harusnya Surat yang Singgung Mahfud MD Jadi Mendagri Ad Interim Tak Keluar

Kompas.com - 28/08/2020, 20:25 WIB
Politisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitisi Partai Demokrat Kastorius Sinaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menyesalkan beredarnya surat internal Nomor 821.1/4847/SJ tanggal 28 Agustus 2020 di publik.

Menurut dia, surat yang berisi pemberitahuan bahwa Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim itu tidak beredar kepada publik.

"Surat yang dikeluarkan Sekjen Kemendari, M Hudori yang beredar luas di wartawan tentang tata cara penandatanganan surat Kemendagri kurang tepat. Harusnya tidak beredar ke luar," ujar Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Kemendagri Cabut Surat Internal yang Singgung Mahfud Gantikan Tito

Menurut penjelasan Kemendagri, penunjukan yang tertuang pada surat itu didasarkan kepada surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-642/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/08/2020 tertanggal 27 Agustus 2020.

Selain itu, surat internal Kemendagri itu juga berisi pemberitahuan kepada jajaran Kemendagri tentang penulisan tata naskah yang benar apabila ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Mahfud MD sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim.

Kastorius menjelaskan, Tito saat ini memang sedang berada di Singapura.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tito mendapatkan undangan dari Mendagri Singapura untuk membahas kerja sama dalam hal penanggulangan Covid-19.

Selain itu, kedua Mendagri tersebut juga mendiskusikan kerja sama penanganan keamanan regional serta kelancaran program investasi di Indonesia.

Baca juga: Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kasto mengatakan, usai menghadiri undangan di Singapura, Tito dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Minggu (30/8/2020).

Sehingga, untuk keperluan surat-menyurat dinilai tidak terlalu mendesak.

"Bapak Mendagri (Tito) akan kembali ke Jakarta dan tidak terlalu dibutuhkan tanda tangan Bapak Mendagri, sebagaimana yang dimaksud Surat Sekjen tersebut selama dua hari libur ini," lanjut Kastorius.

Meski demikian, pencabutan surat Kemendagri itu tidak mengubah status Mahfud MD sebagai Mendagri Ad Interim.

Pencabutan surat itu berarti hanya membatalkan tentang penulisan tata naskah yang benar apabila ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Mahfud MD sebagai mendagri Ad Interim.

Baca juga: Tito Kunker ke Singapura, Mahfud Jadi Ad Interim Mendagri

Hal tersebut dikonfirmasi Sekretaris Mensesneg Setya Utama saat dihubungi, Jumat (28/8/2020).

"Ya, Pak Mendagri melaksanakan tugas ke Singapura dari tanggal 28 sampai 30 Agustus. Untuk itu sesuai ketentuan ditunjuklah Menko Polhukam sebagai Ad Interim Mendagri," kata Setya.

Setya mengatakan, penunjukan ini sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat Mendagri menjalankan tugas ke luar negeri, maka perannya untuk sementara digantikan oleh Menko Polhukam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Nasional
Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Nasional
Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Nasional
Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Jokowi: Selamat dan Terima Kasih Greysia/Apriyani!

Nasional
Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Sebut Skenario Terburuk 70.000 Kasus Per Hari, Menkes: Alhamdulillah Puncaknya Itu 57.000, Sekarang Mulai Turun

Nasional
Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Menteri PPPA: Kesulitan Ekonomi Jadi Modus Utama Iming-iming kepada Korban TPPO

Nasional
ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

ICW Duga Pimpinan KPK Tak Mau Tangkap Harun Masiku

Nasional
Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Gotong Royong dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III Minta Kejagung Peka Tangani Kasus yang Disorot Publik

Nasional
Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X