Kompas.com - 28/08/2020, 17:42 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Dok. Divisi Humas PolriKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berencana meminta keterangan Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada pekan depan.

Pinangki rencananya diperiksa dalam penyelidikan terhadap dugaan perbuatan pidana lainnya oleh Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

“Tadi sudah saya konfirmasi penyidik, minggu depan rencana akan dipanggil, tinggal tunggu nanti hari Kamis atau Rabu kita lihat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020).]

Baca juga: Soal Kasus Pinangki, Kejagung: Tak Ada Istilah Kekuatan Besar

Pemeriksaan direncanakan dilakukan di Kejaksaan Agung. Hal itu mengingat Pinangki sedang ditahan dalam kasus yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung.

Pinangki ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Djoko Tjandra terkait kepengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

Pinangki sedianya diperiksa pada Kamis (27/8/2020) kemarin.

Namun, saat ditemui pihak Bareskrim kemarin, Pinangki meminta pemeriksaan terhadap dirinya dijadwalkan ulang.

“Yang bersangkutan menyampaikan bahwasanya kemarin itu adalah jadwal besuk putranya,” ucap Awi.

Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri juga sedang menyidik kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Djoko Tjandra.

Perkara red notice tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan telah ditetapkan empat orang tersangka.

Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga sebagai pemberi suap.

Baca juga: Saat KPK dan Kejagung Berebut Menangani Kasus Jaksa Pinangki...

Tersangka yang diduga memberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo diduga menerima suap.

Terduga penerima suap disangkakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X