Terjerat Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Janji Kooperatif

Kompas.com - 28/08/2020, 15:28 WIB
Brigjen Pol Napoleon Bonaparte saat menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019). KOMPAS.com/Devina HalimBrigjen Pol Napoleon Bonaparte saat menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Irjen Napoleon Bonaparte berjanji akan bersikap kooperatif dalam penyidikan kasus yang menjeratnya.

Diketahui, Napoleon berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Saya hari ini akan menyampaikan pesan kepada siapapun yang masih meragukan integritas saya, bahwa saya berjanji dan memastikan bahwa sebagai perwira tinggi Polri saya bertanggungjawab untuk mengikuti proses penyelidikan ini dengan bersifat kooperatif," kata Napoleon di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/8/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Irjen Napoleon dan Prasetijo Mengaku Terima Uang Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Hal itu disampaikan Napoleon usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Jenderal bintang dua tersebut diperiksa selama sekitar empat jam.

Saat memberikan keterangan kepada awak media, seperti ditulis Tribunnews.com, wajah Napoleon tampak muram dan matanya berkaca-kaca.

Lebih lanjut, meski tersandung kasus, Napoleon mengaku tetap setia kepada institusi Korps Bhayangkara tersebut.

"Saya tetap setia terhadap Polri dan pimpinannya," ucap dia.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Napoleon yang tampak menggunakan seragam dinas anggota kepolisian langsung masuk ke mobilnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan empat orang tersangka.

Napoleon dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo diduga sebagai penerima suap.

Baca juga: Polri Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Terduga penerima suap disangkakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Sementara itu, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga sebagai pemberi suap.

Tersangka yang diduga memberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tak Hanya Sekali Gagal Penggeledahan, ICW Nilai Dampak Buruk UU KPK Baru

KPK Tak Hanya Sekali Gagal Penggeledahan, ICW Nilai Dampak Buruk UU KPK Baru

Nasional
Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Kemenag Bolehkan Buka Puasa Bersama 50 Persen dari Kapasitas Ruangan

Nasional
Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Masyarakat Diimbau Shalat Tarawih di Rumah jika Daerahnya Masih Ada Penularan Covid-19

Nasional
Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Nasional
Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Nasional
Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Sentimen Anti-Asia Meningkat, KBRI Kerja Sama dengan Kepolisian AS untuk Lindungi WNI

Nasional
Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum

Nasional
Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Kembangkan Budidaya Udang, KKP Ciptakan Inovasi Kincir Air Tambak Hemat Energi

Nasional
TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

TNI Kerahkan KRI Ahmad Yani 351 untuk Kirim Bantuan ke NTT

Nasional
Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Senin Sore, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan

Nasional
Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Fatwa MUI: Swab Test dan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

[POPULER NASIONAL] Saat KPK Sebut Singapura Surganya Koruptor | Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu

Nasional
Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Kemenag: Shalat Tarawih di Masjid Hanya Boleh Dilakukan di Daerah Zona Kuning dan Hijau

Nasional
WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

WP KPK Minta Kasus Penyerangan terhadap Novel Dituntaskan, Ungkap Pelaku Intelektual

Nasional
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI, Buru Kerugian Negara Rp 108 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X