Kompas.com - 28/08/2020, 14:25 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengaku menerima Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi mereka terhadap ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun demikian, lantaran penolakan MK itu bukan karena alasan substansial, Perludem memandang masih terbuka kesempatan bagi pihaknya mengajukan gugatan baru terhadap ketentuan itu.

"Perludem tentu saja menerima Putusan MK kemarin, tetapi di dalam putusannya MK tidak menyebutkan bahwa kami tidak bisa lagi mengajukan permohonan serupa," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

"Artinya masih terbuka ruang jika Perludem akan memasukkan materi gugatan yang sama," lanjutnya.

Berdasarkan putusannya, MK menyatakan tak dapat menerima gugatan Perludem karena persoalan legalitas atau kedudukan hukum pemohon.

Persidangan yang digelar MK terkait perkara ini pun baru sampai ke sidang perbaikan pemohonan, sehingga MK belum memeriksa keterangan ahli maupun saksi atau keterangan pemerintah/presiden dan DPR.

Baca juga: Wacana Revisi Parliamentary Threshold di Tengah Elektabilitas Parpol yang Merosot

Oleh karenanya, kata Khoirunnisa, Perludem belum mengetahui pandangan MK mengenai isu ini.

"Dalam sidang pembacaan Putusan MK sama sekali tidak membahas pokok permohonan Perludem soal ambang batas parlemen. Jadi kita belum mengetahui secara pasti posisi MK terkait isu ini," ujarnya.

Saat ini, Perludem tengah mempelajari bunyi Putusan MK. Agar kelak saat mengajukan permohonan baru gugatan Perludem tak ditolak.

Khoirunnisa mengatakan, jika mengajukan permohonan baru, substansi yang dipersoalkan pihaknya akan tetap sama.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X