Perubahan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi Dinilai Tak Beralasan

Kompas.com - 28/08/2020, 14:07 WIB
Ilustrasi mahkamah konstitusi. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AIlustrasi mahkamah konstitusi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengunah batas usia minimum hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari 47 tahun menjadi 60 tahun melalui revisi Undang-undang MK dinilai tidak beralasan.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Hemi Lavour menyatakan, tidak ada korelasi antara usia dengan kebijaksanaan seseorang untuk menjadi hakim konstitusi.

"Alasan-alasan bahwa orang yang lebih tua adalah orang yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta orang yang telah selesai dengan urusan dunianya sebenarnya pandangan ini kan sebuah pandangan yang keliru," kata Hemi dalam konferensi pers, Jumat (28/8/2020).

Hemi melanjutkan, tingkat pemahaman soal permasalahan hukum bagi seseorang juga tidak bisa diukur dengan umur orang tersebut.

Baca juga: PSHK: Revisi UU MK Hanya Fokus pada Syarat Pemilihan Hakim, Wakil Ketua dan Ketua MK

Menurut dia, ketentuan tersebut dapat menjegal orang-orang yang sebetulnya layak menjadi hakim konstitusi namun masih belum cukup umur.

"Akan menutup ruang bagi orang-orang yang memiliki kapasitas namun tidak memenuhi syarat umur sehingga ruang yang dapat diisi menjadi lebih sedikit bagi orang-orang yang ingin menjadi hakim konstitusi," ujar dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai usia yang lebih tua tidak menjamin hakim konstitusi mempunyai integritas.

"Kita mengetahui bersama beberapa waktu lalu ada dua hakim konstitusi yg terlibat praktik korupsi yang saya rasa usianya juga dapat dikategorikan tua," kata Kurnia.

Baca juga: Pembahasan Revisi UU MK Dinilai Langgar Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kurnia pun mendesak Pemerintah dan DPR untuk menjelaskan alasan logis terkait perubahan batas minimum usia hakim konstitusi tersebut.

"Praktik seperti ini dengan menjelaskan umur saja tanpa ada alasan yang jelas, jika di masa yang akan datang terus menerus dilakukan maka ini tidak sehat bagi akal publik," kata dia.

Ketentuan terkait syarat-syarat menjadi hakim konstitusi diatur Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 ahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu syaratnya adalah berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan.

Ketentuan tersebut diubah melalui RUU MK yang kini menyatakan syarat menjadi hakim konstitusi berusia paling rendah 60 tahun tanpa mencantumkan batas usia maksimal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X