Kompas.com - 28/08/2020, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal menilai, pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) melanggar prinsip umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebab, pembahasan revisi UU MK dilakukan secara cepat dan tertutup dari publik.

"Karena pembahasan hanya dilakukan dalam dua hari saja, pada Rabu (26/8/2020) dan Kamis kemarin (27/8/2020)," kata Agil melalui telekonferensi, Jumat (28/8/2020).

"Dengan proses yang demikian kami menilai bahwa proses itu telah melanggar prinsip umum dalam konstitusi dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," lanjut dia.

Baca juga: Masa Jabatan Hakim MK yang Dihapus di RUU MK Jadi Sorotan

 

Menurut Agil, prinsip pertama yang dilanggar dalam pembahasan RUU MK adalah kedaulatan rakyat, kemudian demokrasi, serta prinsip hak asasi manusia.

 

Kemudian, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 88 menyatakan:

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Baca juga: Hakim Konstitusi: MK Belum Diajak DPR Bahas Rencana Revisi UU MK

Selanjutnya melanggar Pasal 96 yang berbunyi:

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum

b. kunjungan kerja

c. sosialisasi dan/atau

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MK dengan DPR

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan, rapat Panitia Kerja (Panja) dalam pembahasan RUU MK harus dilakukan tertutup.

Alasannya, kata Khairul, agar pasal-pasal yang akan dibahas tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Rapat panja RUU MK memang harus tertutup dikarenakan masih pembahasan pasal-pasal, agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman atau salah persepsi apabila pasal-pasal yang belum disetujui sudah dipublikasikan ke masyarakat," kata Khairul saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Ridwan Kamil: Polisi Terus Siaga Pasca-bom Bunuh Diri di Astanaanyar

Nasional
KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

KSAL Fokus ke Deradikalisasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil

Nasional
Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Keluarga Korban Tak Heran Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Desak Pengusutan Ulang

Nasional
Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Terdakwa HAM Berat Paniai Bebas, Kontras Anggap Kinerja Kejagung Bermasalah

Nasional
Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Ironi Adik-Kakak Terjerat Kasus Korupsi

Nasional
Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi 'Extraordinary Crime'?

Hukuman Koruptor Dipangkas dalam RKUHP, Korupsi Bukan Lagi "Extraordinary Crime"?

Nasional
Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai  Adu Mulut dan 'Walkout' Saat Paripurna

Iskan Qolba Lubis PKS Minta Maaf Usai Adu Mulut dan "Walkout" Saat Paripurna

Nasional
Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi 'Rising Star' Bidang Masing-masing

Berprestasi dalam Studi Lanjut, Para Pegawai Kementerian KP Diharapkan Jadi "Rising Star" Bidang Masing-masing

Nasional
Wapres: Bila Penegakan Hukum Tumpul, Kemakmuran Tak Mungkin Dinikmati

Wapres: Bila Penegakan Hukum Tumpul, Kemakmuran Tak Mungkin Dinikmati

Nasional
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Akan Jadi Saksi Pernikahan Kaesang-Erina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Akan Jadi Saksi Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Pesan Khusus Jokowi-Iriana untuk Kaesang dan Erina: Jadi Keluarga Bahagia

Pesan Khusus Jokowi-Iriana untuk Kaesang dan Erina: Jadi Keluarga Bahagia

Nasional
Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Terganggu Selama Prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina

Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Terganggu Selama Prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina

Nasional
PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.