Kompas.com - 28/08/2020, 09:10 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Papua, Jayapura, Jumat (13/3/2020) KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDISekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai membuka Rakerda DPD PDI Perjuangan Papua, Jayapura, Jumat (13/3/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menggelar pengumuman pasangan calon Pilkada 2020 gelombang keempat pada hari ini, Jumat (28/8/2020).

Dalam pengumuman kali ini, PDI-P mengumumkan empat paslon untuk tingkat provinsi dan 58 paslon untuk tingkat kabupaten/kota.

Pengumuman akan dibacakan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

"Mbak Puan akan membacakan daftar Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah di empat provinsi dan 58 kabupaten/kota," ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Hadapi Pilkada 2020, PDI-P Siapkan Tim Siber

Menurut agenda, pengumuman akan digelar pukul 9.00 WIB secara daring dari kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Seusai pengumuman, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan kepada paslon.

Hasto mengatakan, arahan dari Megawati yaitu tentang kedaulatan pangan dan politik lingkungan.

"Seperti pada agenda sebelumnya, Ibu Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan terkait tugas dan tanggung jawab calon pemimpin serta sejumlah amanat lainnya termasuk peneguhan ideologi Pancasila serta pentingnya kedaulatan pangan dan kepedulian terhadap lingkungan," kata dia.

Empat paslon tingkat provinsi yang akan diumumkan, yaitu Jambi, Kepri, Kaltara dan Sulawesi Tengah.

Sementara itu, salah satu paslon tingkat kota yang diumumkan yaitu untuk Pilkada Kota Surabaya.

Baca juga: Lagi, PDI-P Tunda Pengumuman Calon Pengganti Risma di Pilkada Surabaya

Hasto menegaskan para paslon telah melalui seleksi di internal partai. Ia pun mengatakan paslon yang diusung tidak hanya kader partai.

"Kebijakan partai tetap lebih mendahulukan kader sendiri untuk diusung," kata Hasto.

"Akan tetapi, karena pertimbangan elektoral yang tak memadai di beberapa pilkada, Partai membuka diri dan mengusung calon dari kalangan profesional, purnawirawan TNI dan Polri, serta mereka yang meniti karir di jalur birokrasi, tokoh masyarakat dan pemimpin muda," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Nasional
Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X