Pejabat yang Untungkan Kerabatnya Mencalonkan Diri pada Pilkada Bisa Dipidana

Kompas.com - 28/08/2020, 06:20 WIB
Ilustrasi pilkada KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo menyebut, pejabat negara atau daerah yang memanfaatkan kekuasan untuk menguntungkan kerabatnya dalam pencalonan pilkada dapat dikenai sanksi pidana.

Hal ini Ratna sampaikan dalam sebuah diskusi virtual mengenai politik dinasti Pilkada 2020.

"Berkaitan dengan dinasti, atau yang memegang kekuasaan atau yang sedang menjabat sedang menjabat saat ini tidak mencalonkan diri lagi tetapi memiliki hubungan kekerabatan dengan bakal calon dan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, maka bisa dilakukan sanksi pidana," kata Ratna dalam diskusi, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: 69,1 Persen Responden Mau Pilih Hasil Politik Dinasti jika Ada Kemampuan

Ratna mengatakan, larangan pejabat negara atau daerah memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan calon kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 71 Ayat (3) berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Kemudian, Pasal 188 menyebutkan, "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000."

Selain sanksi pidana, tindakan menguntungkan kandidat dinasti politik juga bisa berakibat pada dilakukannya pemungutan suara ulang.

"Lalu bisa dilakukan pemungutan suara ulang," ucap Ratna.

Baca juga: Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Ratna mengatakan, dinasti politik bisa terjadi di Pilkada 2020.

Ada sejumlah nama kerabat pejabat negara yang digadang-gadang mencalonkan diri pada Pilkada tanun ini, seperti putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pilwalkot Tangerang Selatan, putra Presiden Joko Widodo di Pilwalkot Solo, dan menantu Presiden di Pilwalkot Medan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X