DPR Minta Komite Penanganan Covid-19 Susun Rancangan Pengembangan dan Pemberian Vaksin

Kompas.com - 27/08/2020, 20:42 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. (Do. Shutterstock) Ilustrasi vaksin Covid-19. (Do. Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyusun rancangan besar tentang vaksin Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menyebut rancangan itu termasuk soal kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran dan rencana vaksinasi.

"Mendesak Komite Penanganan Covid-19 dan PEN membuat grand design vaksin Covid-19 termasuk kebutuhan infrastruktur pengembangan, kebutuhan anggaran, dan rencana vaksinasinya," kata Melki membacakan simpulan rapat kerja, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Pemberian Vaksin Covid-19 Disiapkan Gratis dan Berbayar, Ini Penjelasan Erick Thohir

Rapat dihadiri Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, serta Satgas Penanganan Covid-19.

Berikutnya, Komisi IX meminta Komite terus meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam penanganan Covid-19, seperti TNI dan Polri, universitas, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak swasta.

Selain itu, Melki menyebut Komisi IX meminta Komite menjalankan tiga program prioritas secara terintegrasi dan mengalokasikan anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan ekonomi.

"Mendorong Komite Penanganan Covid-19 dan PEN menjalankan tiga program prioritas secara holistik terintegrasi, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh, termasuk adanya alokasi anggaran yang berimbang untuk penanganan di sektor kesehatan dan sektor ekonomi," ujarnya.

Baca juga: Erick Thohir: Jika Uji Klinis Berjalan Baik, 15 Juta Orang Dapat Vaksin Covid-19 pada Akhir 2020

Kemudian, Komisi IX mendorong Kemenkes terus meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium di seluruh daerah melalui optimalisasi penggunaan anggaran stimulus penanganan Covid-19 di bidang kesehatan.

Selanjutnya, Komisi IX meminta Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 memberikan data rincian realisasi dan rencana optimalisasi anggaran penangangan Covid-19.

"Paling lambat 31 Agustus 2020," kata Melki.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X