Puan Minta Pemerintah Bantu Pelajar yang Terkendala Saat Belajar Daring

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kebutuhan para pelajar dan tenaga pendidik bertambah sejak diterapkannya kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19.

Puan meminta pemerintah memberikan solusi bagi para pelajar yang terkendala dalam menjalankan PJJ.

"Pemerintah juga harus mampu memberikan solusi bagi para pelajar yang karena kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi belum bisa mengikuti proses pembelajaran," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Nadiem Makarim Diminta Selaraskan Aturan PJJ dengan UU yang Ada

Puan mengatakan, perubahan model belajar dari yang semula tatap muka di sekolah menjadi PJJ membutuhkan kualitas jaringan internet dan perangkat yang mendukung.

Ia pun mendorong pemerintah membantu para pelajar untuk mendapatkan kuota internet.

"Pemerintah juga harus memastikan skema penggunaan dana BOS untuk membantu siswa mendapat kuota internet berjalan dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Ini Alasan Mengapa Nadiem Makarim Perlu Rancang Peta Kebutuhan PJJ...

Lebih lanjut, Puan juga meminta pemerintah membuat data akurat terkait pelajar-pelajar yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga mereka mendapatkan hak akan pendidikan.

Selain itu, ia berharap pemerintah serius dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan pada masa pandemi agar para pelajar mendapat kepastian dalam memperoleh pendidikan.

"Data akurat akan menjadi pondasi bagi penyusunan kebijakan pembelajaran jarak jauh, memberi bantuan yang tepat penerima dan tepat guna," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.

Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Diperbolehkan di Zona Kuning, PJJ Pakai Kurikulum Darurat

Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

"Alhamulillah kami dapat dukungan dari menteri-menteri untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini, jadi dengan senang hati saya mengumumkan hari ini. Kami mendapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun untuk tahun ini," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan, subsidi kuota internet ini akan dikerahkan selama tiga sampai empat bulan ke depan dan akan segera dicairkan.

Baca juga: Zenius Dedikasikan Upacara HUT RI Virtual untuk Donasi Infastruktur PJJ

"Ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dosen selama tiga empat bulan ke depan. Ini kami akselerasi secepat mungkin biar bisa cair," ujarnya.

Nadiem mengatakan, selama ini pihaknya berupaya untuk mendapatkan anggaran tambahan untuk menjawab kecemasan masyarakat selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Saya tidak akan berhenti di sini. Alhamdulillah janji saya pulsa tercapai. Tim kemendikbud saya apresiasi, terutama Ibu Menkeu. Eselon 1 Kemenkeu yang telah bekerja keras mengamankan anggaran ini dari dana cadangan kita," ucapnya.