Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Jokowi Tes 30.000 Spesimen Sulit Dicapai, Ini Alasannya...

Kompas.com - 27/08/2020, 18:04 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui kesulitan untuk mengejar target pemeriksaan spesimen dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi diketahui menargetkan pemeriksaan spesimen sebanyak 30.000 sampel per hari.

"Memang target 30.000 ini cukup berat pada saat ini untuk dicapai. Rata-rata 20.000 sampai 25.000," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: UPDATE 27 Agustus: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 2.136.416

Menurut Wiku, tes spesimen pernah mencapai target 30.000 per hari.

Namun angka tersebut tidak dapat dipertahankan dan belakangan jumlahnya kembali menurun.

Jumlah tes Covid-19 di Indonesia pun masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1:1000 penduduk/minggu.

Dengan jumlah penduduk Indonesia 260 juta jiwa, jumlah tes Covid-19 harus 267.700 setiap pekan.

Baca juga: UPDATE 27 Agustus: Tambah 820 Kasus Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Namun, Wiku mengakui, saat ini tes Covid-19 di Indonesia baru mencapai 35,6 persen dari target itu.

Ia menyebut, ada sejumlah faktor yang membuat sulitnya mencapai target ini.

Pertama, jejaring laboratorium dan alat yang dimiliki memang masih belum cukup. Untuk itu pemerintah berencana menambah kapasitas laboratorium dengan menggandeng swasta.

Kemudian, ada juga faktor sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: UPDATE 26 Agustus: 1.212.468 Orang Telah Diambil Spesimen Terkait Covid-19

"SDM yang memang saat ini bekerja di laboratorium jumlah tidak banyak, ini memerlukan mobilisasi dari SDM laboratorium yang lebih banyak, sehingga jam operasional laboratorium bisa tingkatkan," ucap Wiku.

Meski demikian, upaya untuk melakukan kontak tracing terhadap pasien positif Covid-19 juga terus ditingkatkan.

"Kita sedang tingkatkan kinerja penyelidikan epidemiologi dan kontrak tracing agar testing juga ditingkatkan sesuai peningkatan kontak tracing tersebut," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com