Kompas.com - 27/08/2020, 17:39 WIB
Ilustrasi KOMPAS/THOMDEANIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bahaya paham ekstremisme di masyarakat sama seperti penyakit Covid-19 yang ditimbulkan akibat virus SARS-CoV-2.

Demikian diungkapkan Team Leader Convey Indonesia Jamhari Makruf di dalam sebuah acara seminar daring, Kamis (27/8/2020).

"Yang namanya kekerasan ekstrem atau ekstremis yang berbasis kekerasan itu sangat berbahaya," ujar Jamhari.

Baca juga: BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

"Ibarat penyakit, saya kira kekerasan ekstrem ini seperti coronavirus dan itu bisa menyebar ke mana-mana," lanjut dia.

Convey Indonesia adalah proyek tahunan hasil kerja sama antara UNDP dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bergerak di bidang pemantauan paham ekstremisme dalam pendidikan agama.

Jamhari melanjutkan, orang yang terpapar ekstremisme sering kali tak menyadarinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau virus corona, ada OTG, orang tanpa gejala. Barangkali juga ada masyarakat yang secara tidak sadar mereka sudah terpapar oleh virus-virus ekstremisme tanpa sadar," ujar dia.

Baca juga: Intoleransi dan Ekstremisme Dinilai Jadi Sumber Kekerasan di RI

Ia pun mengingatkan bahwa mengatasi bahaya dari paham ekstremisme bukan hanya pekerjaan pemerintah, melainkan harus jadi pekerjaan bersama.

Perlu ada kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi yang ada di masyarakat sipil, institusi pendidikan, lembaga agama, bahkan kalangan swasta.

"Ini adalah keharusan yang perlu kita lakukan bagaimana kita memperkuat partnership dan knowledge based approach, semua kegiatannya harus berbasis pada ilmu pengetahuan sehingga bisa terukur," kata Jamhari.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Nasional
Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Menkeu: APBN Kita Bekerja Luar Biasa Keras dalam Menghadapi Covid-19

Nasional
Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Indonesia Jajaki Kerja Sama Jangka Panjang Bidang Kesehatan dengan AS

Nasional
Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Wamenlu RI Tekankan Tidak Boleh Ada Diskriminasi Vaksin Covid-19

Nasional
Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Ke Sukabumi, Menko PMK Pastikan Ketersediaan Beras Aman hingga 3 Bulan ke Depan

Nasional
Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X