Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Bio Farma Mulai Diproses

Kompas.com - 27/08/2020, 16:10 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta sertifikasi halal untuk vaksin Covid-19 yang tengah dikerjakan PT Bio Farma dan perusahaan asal China Sinovac mulai diproses.

Ia mengatakan, di Indonesia sudah ada undang-undang (UU) yang mengatur bahwa seluruh produk termasuk produk farmasi wajib memiliki sertifikasi halal.

Seritifikasi halal, kata Ma'ruf, dibutuhkan agar produk tersebut mendapat kepercayaan dari mayarakat untuk digunakan.

Baca juga: Menkes Akan Ajukan Anggaran Rp 3,8 Triliun untuk Uang Muka Vaksin Covid-19

"Saya kira harus sudah mulai proses sertifikasi halalnya. Kita di Indonesia ada UU-nya bahwa semua produk termasuk produk farmasi wajib sertifikasi halal untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan karena mayoritas di Indonesia umat Islam," kata Ma'ruf saat melakukan pertemuan dengan pihak Bio Farma secara virtual di rumah dinas, Kamis (27/8/2020).

Menurut Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, sertifikasi halal tersebut juga diperlukan sebagai antisipasi kemungkinan produk vaksin yang akan diproduksi diekspor ke luar negeri.

Terutama jika vaksin tersebut diekspor ke negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim.

"Untuk (mendapat sertifikasi) halal sebenarnya tidak sulit kalau memang produk itu sangat dibutuhkan, maka ada jalan keluarnya untuk memperoleh sertifikat halal itu," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksin Covid-19 Saat Ini Belum Bisa Disuntikan ke Berusia 18 Tahun ke Bawah

Seperti diketahui, Indonesia melalui PT Bio Farma tengah mengembangkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal China.

Saat ini, Sinovac tengah melakukan uji klinis tahap tiga di Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, dan Turki.

Selain dengan Sinovac, Indonesia juga menjalin kerja sama terkait vaksin Covid-19 dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), G42.

Untuk G42, melakukan uji klinis sendiri di UEA. Indonesia telah mengirim tim ke UEA untuk memantau uji klinis tersebut.

Jika proses uji klinis itu berjalan mulus, ditargetkan di awal 2021 sudah bisa dilakukan imunisasi massal bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 dapat diproduksi sendiri oleh Bio Farma pada tahun depan.

Dalam setahun, Bio Farma ditargetkan mampu memproduksi 250 juta dosis. Produksi akan dilakukan setelah uji klinis tahap ketiga tuntas dilakukan.

Ditargetkan, uji klinis itu selesai pada Januari 2021, sehingga Bio Farma bisa langsung memproduksi vaksin virus corona pada kuartal I-2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com