Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan DK PBB, Indonesia Dorong Masyarakat Internasional Tolak Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kompas.com - 27/08/2020, 14:58 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menolak aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 25 Agustus lalu.

"Secara konsisten Indonesia terus mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak aneksasi ilegal terhadap Palestina," kata Retno, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Hanya untuk Beberapa Waktu AS Tidak akan Menyetujui Aneksasi Israel Atas Wilayah Tepi Barat

Retno mengatakan, Indonesia juga mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antarpihak terkait di kawasan.

Ia menekankan bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif.

"Saya sangat senang melihat suara Indonesia tersebut didukung oleh mayoritas negara anggota DK PBB," ujar Retno.

Baca juga: Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

 

Negara anggota DK PBB juga urut mendukung penyelesaian konflik Israel–Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard mengatakan, Israel kemungkinan menunda aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat Palestina.

Sebab, kata Febrian, Israel tengah disibukan dengan penanganan Covid-19 dan belum ada kesepakatan yang penuh untuk melakukan aneksasi tersebut.

"Rencana tersebut ini tertunda, yang menurut informasi karena ada desakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dan saya rasa belum ada kesepatan yang penuh di Israel sendiri dan adanya pro kontra juga," kata Febrian dalam diskusi Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Namun, Febrian mengatakan, penundaan aneksasi tersebut tetap harus diwaspadai.

Ia mengatakan, Presiden Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas mengancam akan mengakhiri seluruh perjanjian internasional dengan Israel dan Amerika Serikat, bila aneksasi tetap dilakukan.

"Dan juga menyampaikan proposal negosiasi baru Palestina yang disampaikan oleh PM Mohammad Shtayyeh, Palestina Muhammad Stayeh kepada Timur Tengah termasuk juru ruding yang baru," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com