Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf: Ekonomi Berkelanjutan Jadi Jawaban atas Kritik yang Sebut Kegiatan Ekonomi Eksploitatif

Kompas.com - 27/08/2020, 12:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kegiatan ekonomi yang progresif sering mendapat kritik keras dari berbagai kalangan.

Ia mengatakan, banyak yang berpandangan bahwa kegiatan ekonomi cenderung eksploitatif, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Hal itu pula yang membuat pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dilakukan untuk menjawab kritikan tersebut.

"Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, kita mengenal konsep sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan, dalam konteks yang lebih besar diterjemahkan menjadi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Luncurkan Empat Seri Prangko, Apa Saja?

Ma'ruf mengatakan, sejumlah pihak yang melontarkan kritik tersebut menilai bahwa kegiatan ekonomi hanya mengejar keuntungan dan mengesampingkan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial serta lingkungan.

Kritik tersebut juga dialamatkan untuk praktik-praktik eksploitasi, di antaranya pemanfaatan tenaga kerja yang dibayar dengan upah di bawah standar serta mempekerjakan anak dan perempuan tanpa memperhatikan keselamatan.

"Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna seperti pembakaran hutan, dan pertambangan yang tidak ramah lingkungan," kata dia.

Ada pula kritik yang ditujukan pada kegiatan ekonomi yang menimbulkan konflik antar-masyarakat dan agresi terhadap budaya lokal.

Dalam rangka menjawab kritik itu pula, kata dia, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan sustainable development goals (SDGs) sebagaimana komitmen dari 193 negara lainnya di dunia.

Namun, masih perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan pencapaiannya agar tujuan yang dimaksud dapat terwujud.

Baca juga: Demi Ekonomi, Ketua DPRD DKI Dukung Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi Covid-19

Salah satu caranya yakni mengintegrasikan implementasi pencapaian SDGs dengan prioritas pembangunan nasional.

"Pemerintah Indonesia juga menyiapkan kelembagaan SDGs untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan platform kerja sama pembiayaan program-program yang terkait pencapaian SDGs," kata dia.

Apalagi, saat ini SDGs Indonesia masih berada di peringkat 101 dunia dengan total skor 65,3.

Jumlah tersebut membuat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com