Ma'ruf: Ekonomi Berkelanjutan Jadi Jawaban atas Kritik yang Sebut Kegiatan Ekonomi Eksploitatif

Kompas.com - 27/08/2020, 12:19 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung secara virtual, Rabu (26/8/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka seminar nasional Mahkamah Agung secara virtual, Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kegiatan ekonomi yang progresif sering mendapat kritik keras dari berbagai kalangan.

Ia mengatakan, banyak yang berpandangan bahwa kegiatan ekonomi cenderung eksploitatif, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Hal itu pula yang membuat pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dilakukan untuk menjawab kritikan tersebut.

"Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, kita mengenal konsep sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan, dalam konteks yang lebih besar diterjemahkan menjadi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Luncurkan Empat Seri Prangko, Apa Saja?

Ma'ruf mengatakan, sejumlah pihak yang melontarkan kritik tersebut menilai bahwa kegiatan ekonomi hanya mengejar keuntungan dan mengesampingkan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial serta lingkungan.

Kritik tersebut juga dialamatkan untuk praktik-praktik eksploitasi, di antaranya pemanfaatan tenaga kerja yang dibayar dengan upah di bawah standar serta mempekerjakan anak dan perempuan tanpa memperhatikan keselamatan.

"Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna seperti pembakaran hutan, dan pertambangan yang tidak ramah lingkungan," kata dia.

Ada pula kritik yang ditujukan pada kegiatan ekonomi yang menimbulkan konflik antar-masyarakat dan agresi terhadap budaya lokal.

Dalam rangka menjawab kritik itu pula, kata dia, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan sustainable development goals (SDGs) sebagaimana komitmen dari 193 negara lainnya di dunia.

Namun, masih perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan pencapaiannya agar tujuan yang dimaksud dapat terwujud.

Baca juga: Demi Ekonomi, Ketua DPRD DKI Dukung Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi Covid-19

Salah satu caranya yakni mengintegrasikan implementasi pencapaian SDGs dengan prioritas pembangunan nasional.

"Pemerintah Indonesia juga menyiapkan kelembagaan SDGs untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan platform kerja sama pembiayaan program-program yang terkait pencapaian SDGs," kata dia.

Apalagi, saat ini SDGs Indonesia masih berada di peringkat 101 dunia dengan total skor 65,3.

Jumlah tersebut membuat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X