Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf: Ekonomi Berkelanjutan Jadi Jawaban atas Kritik yang Sebut Kegiatan Ekonomi Eksploitatif

Kompas.com - 27/08/2020, 12:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kegiatan ekonomi yang progresif sering mendapat kritik keras dari berbagai kalangan.

Ia mengatakan, banyak yang berpandangan bahwa kegiatan ekonomi cenderung eksploitatif, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Hal itu pula yang membuat pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dilakukan untuk menjawab kritikan tersebut.

"Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, kita mengenal konsep sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan, dalam konteks yang lebih besar diterjemahkan menjadi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di acara 1st International Conference on Islamic Civilization (1st ICIC) yang digelar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) secara daring, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Luncurkan Empat Seri Prangko, Apa Saja?

Ma'ruf mengatakan, sejumlah pihak yang melontarkan kritik tersebut menilai bahwa kegiatan ekonomi hanya mengejar keuntungan dan mengesampingkan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial serta lingkungan.

Kritik tersebut juga dialamatkan untuk praktik-praktik eksploitasi, di antaranya pemanfaatan tenaga kerja yang dibayar dengan upah di bawah standar serta mempekerjakan anak dan perempuan tanpa memperhatikan keselamatan.

"Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna seperti pembakaran hutan, dan pertambangan yang tidak ramah lingkungan," kata dia.

Ada pula kritik yang ditujukan pada kegiatan ekonomi yang menimbulkan konflik antar-masyarakat dan agresi terhadap budaya lokal.

Dalam rangka menjawab kritik itu pula, kata dia, Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan sustainable development goals (SDGs) sebagaimana komitmen dari 193 negara lainnya di dunia.

Namun, masih perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan pencapaiannya agar tujuan yang dimaksud dapat terwujud.

Baca juga: Demi Ekonomi, Ketua DPRD DKI Dukung Pembukaan Bioskop di Tengah Pandemi Covid-19

Salah satu caranya yakni mengintegrasikan implementasi pencapaian SDGs dengan prioritas pembangunan nasional.

"Pemerintah Indonesia juga menyiapkan kelembagaan SDGs untuk memperkuat koordinasi serta menyiapkan platform kerja sama pembiayaan program-program yang terkait pencapaian SDGs," kata dia.

Apalagi, saat ini SDGs Indonesia masih berada di peringkat 101 dunia dengan total skor 65,3.

Jumlah tersebut membuat Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com