Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2020, 11:59 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Evisonia Simbolon, seorang perawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, menangis di hadapan Presiden Joko Widodo.

Ia curhat soal gajinya yang dipotong selama pandemi virus corona Covid-19.

Peristiwa itu terjadi saat Presiden Joko Widodo meresmikan program bantuan subsidi upah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Evi hadir di Istana sebagai salah satu perwakilan pekerja penerima subsidi karyawan Rp 600.000.

Awalnya, Jokowi meminta Evi melihat buku tabungannya untuk mengecek apakah ia sudah menerima bantuan subsidi upah yang diberikan pemerintah.

Evi pun mengaku sudah menerima transfer Rp 1,2 juta.

Baca juga: Jokowi Berharap Bantuan Subsidi Upah Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Memang, bantuan ini ditransfer dalam dua tahap ke rekening pekerja, sehingga tiap kali transfer nilainya Rp 1,2 juta.

"Ibu terima Rp 1,2 juta. Bulanan sudah dapat gaji juga. Mau dipakai apa?" tanya Jokowi.

 

Namun, bukannya langsung menjawab pertanyaan itu, Evi justru curhat soal kesulitan yang ia alami selama pandemi.

Ia mengaku mendapat pengurangan jam kerja dari rumah sakit sehingga gajinya dipotong.

"Satu bulan itu kita setiap karyawan itu mendapatkan namanya cuti di luar tanggungan. Jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji," kata Evi sambil menitikan air mata.

Oleh karena itu, Evi mengaku sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan pemerintah atas bantuan ini.

Baca juga: Jokowi: Subsidi Upah Rp 600.000 Reward bagi yang Taat Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Merespons curhat Evi itu, Jokowi mengaku menyadari bahwa hampir semua sektor mengalami penurunan pendapatan selama Covid-19 ini. Namun, ia menekankan bahwa kondisi ini tak hanya dialami Indonesia, tetapi semua negara.

Untuk itu, pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan untuk membantu masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian.

Jokowi lalu kembali bertanya ke Evi mengenai rencana penggunaan uang subsidi gaji dari pemerintah ini.

"Pertanyaan saya tadi belum dijawab, mau dipakai apa? Kalau boleh tahu, kalau enggak, enggak apa-apa, enggak usah dijawab," kata Jokowi.

"Ya kalau saya secara pribadi, Pak, untuk transportasi. Kan sekarang juga dengan adanya Covid-19 ini, kan transportasi kita harganya mahal. Apalagi gaji kita dipotong. Bisa juga untuk kebutuhan pribadi kita," katanya.

Baca juga: Jokowi Luncurkan Bantuan Upah Pekerja Hari Ini, Langsung Ditransfer ke Rekening!

Selain Evi, total ada 2,5 juta pekerja yang hari ini menerima transfer subsidi gaji dari pemerintah.

Syarat untuk mendapat bantuan ini adalah bergaji di bawah Rp 5 juta serta aktif membayar iuran di BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni lalu.

Sampai akhir September nanti, pemerintah menargetkan ada 15,7 juta pekerja yang menerima bantuan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.