Rapat Kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim, DPR Tanyakan Sejumlah Hal Ini...

Kompas.com - 27/08/2020, 10:37 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020). DOK. KEMENDIKBUDMendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, rapat kerja ini akan membahas dua agenda yaitu penyampaian rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan laporan keuangan pemerintah pusat APBN 2019.

Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Mendikbud Nadiem Makarim hadir secara fisik dalam rapat hari ini

"Agenda 2 hal penyampaian panja PJJ, kedua pembahasan laporan keuangan pemrintah pusat dan lain-lainnya, apakah bisa disetujui?" kata Syaiful yang disiarkan langsung TV Parlemen, Kamis (27/8/2020).

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Syaiful mengatakan, dalam rapat ini Komisi X juga meminta penjelasan Kemendikbud terkait lima isu yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19, khususnya di bidang pendidikan.

Ia mengatakan, isu pertama yang harus dijelaskan Mendikbud adalah terkait hak paten merdeka belajar.

"Publik ingin dapat penjelasan dari mas menteri bagaimana proses hibah yang dilakukan (hak paten merdeka belajar) dan kelanjutannya," ujar dia.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga meminta penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim terkait kelanjutan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sempat menjadi perbincangan publik.

Kemudian, mengenai kebijakan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19, sudah mulai dibuka dan disusul dengan pembukaan sekolah di zona kuning.

"Ada isu yang terjadi bahwa pendidikan tahap muka di zona kuning berisiko klaster baru di sekolah. Ini ada kekhawatiran apa benar ada klaster baru," ucap dia. 

Baca juga: DPR Sebut Orangtua Siswa Sudah Bersikap Realistis Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Komisi X, kata Syaiful, juga meminta Mendikbud menjelaskan terkait ketersediaan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), kurikulum adaptif hingga mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.

"Lima hal ini kami ingin dapat penjelasan dari raker pada hari ini," kata dia. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X