Rapat Kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim, DPR Tanyakan Sejumlah Hal Ini...

Kompas.com - 27/08/2020, 10:37 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020). DOK. KEMENDIKBUDMendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, rapat kerja ini akan membahas dua agenda yaitu penyampaian rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan laporan keuangan pemerintah pusat APBN 2019.

Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Mendikbud Nadiem Makarim hadir secara fisik dalam rapat hari ini

"Agenda 2 hal penyampaian panja PJJ, kedua pembahasan laporan keuangan pemrintah pusat dan lain-lainnya, apakah bisa disetujui?" kata Syaiful yang disiarkan langsung TV Parlemen, Kamis (27/8/2020).

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Syaiful mengatakan, dalam rapat ini Komisi X juga meminta penjelasan Kemendikbud terkait lima isu yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19, khususnya di bidang pendidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, isu pertama yang harus dijelaskan Mendikbud adalah terkait hak paten merdeka belajar.

"Publik ingin dapat penjelasan dari mas menteri bagaimana proses hibah yang dilakukan (hak paten merdeka belajar) dan kelanjutannya," ujar dia.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga meminta penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim terkait kelanjutan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sempat menjadi perbincangan publik.

Kemudian, mengenai kebijakan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19, sudah mulai dibuka dan disusul dengan pembukaan sekolah di zona kuning.

"Ada isu yang terjadi bahwa pendidikan tahap muka di zona kuning berisiko klaster baru di sekolah. Ini ada kekhawatiran apa benar ada klaster baru," ucap dia. 

Baca juga: DPR Sebut Orangtua Siswa Sudah Bersikap Realistis Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Komisi X, kata Syaiful, juga meminta Mendikbud menjelaskan terkait ketersediaan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), kurikulum adaptif hingga mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.

"Lima hal ini kami ingin dapat penjelasan dari raker pada hari ini," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.