Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim, DPR Tanyakan Sejumlah Hal Ini...

Kompas.com - 27/08/2020, 10:37 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, rapat kerja ini akan membahas dua agenda yaitu penyampaian rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan laporan keuangan pemerintah pusat APBN 2019.

Baca juga: Komisi X DPR Panggil Mendikbud Nadiem untuk Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh

Mendikbud Nadiem Makarim hadir secara fisik dalam rapat hari ini

"Agenda 2 hal penyampaian panja PJJ, kedua pembahasan laporan keuangan pemrintah pusat dan lain-lainnya, apakah bisa disetujui?" kata Syaiful yang disiarkan langsung TV Parlemen, Kamis (27/8/2020).

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Syaiful mengatakan, dalam rapat ini Komisi X juga meminta penjelasan Kemendikbud terkait lima isu yang terjadi di masyarakat selama pandemi Covid-19, khususnya di bidang pendidikan.

Ia mengatakan, isu pertama yang harus dijelaskan Mendikbud adalah terkait hak paten merdeka belajar.

"Publik ingin dapat penjelasan dari mas menteri bagaimana proses hibah yang dilakukan (hak paten merdeka belajar) dan kelanjutannya," ujar dia.

Syaiful mengatakan, pihaknya juga meminta penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim terkait kelanjutan Program Organisasi Penggerak (POP) yang sempat menjadi perbincangan publik.

Kemudian, mengenai kebijakan sekolah-sekolah yang berada di zona hijau Covid-19, sudah mulai dibuka dan disusul dengan pembukaan sekolah di zona kuning.

"Ada isu yang terjadi bahwa pendidikan tahap muka di zona kuning berisiko klaster baru di sekolah. Ini ada kekhawatiran apa benar ada klaster baru," ucap dia. 

Baca juga: DPR Sebut Orangtua Siswa Sudah Bersikap Realistis Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Komisi X, kata Syaiful, juga meminta Mendikbud menjelaskan terkait ketersediaan kuota internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), kurikulum adaptif hingga mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.

"Lima hal ini kami ingin dapat penjelasan dari raker pada hari ini," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com