Kompas.com - 27/08/2020, 09:53 WIB
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan. DIAN MAHARANIGedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sudah memberi izin kepada Polri untuk memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Rencananya, Polri memeriksa Pinangki pada Kamis (27/8/2020) hari ini di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan.

"Sudah diizinkan (oleh Jaksa Agung untuk memeriksa Pinangki)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Periksa Djoko Tjandra, Kejagung Dalami Aliran Dana ke Pinangki yang Dibelikan BMW

Hari menuturkan akan memberi informasi lebih lanjut kepada awak media dalam konferensi pers pada pukul 11.00 WIB nanti.

Sebelumnya, Polri telah meminta izin kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memeriksa Pinangki.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menuturkan, surat dikirim oleh Kabareskrim melalui Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari keterangan Awi, Pinangki akan dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan.

Baca juga: Bareskrim Periksa Jaksa Pinangki di Kejagung pada Kamis Ini

Menurut dia, pemeriksaan Pinangki tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap pihak lain yang diduga menerima aliran dana dari Djoko Tjandra.

"Dalam hal ini, penyidik masih melakukan penyelidikan sehingga permintaan izin untuk memeriksa Jaksa PSM ini sifatnya meminta keterangan sebagai klarifikasi terkait dengan informasi yang diterima penyidik," tutur Awi.

Sebagai informasi, Pinangki sendiri sedang ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung atas kasus yang sedang ditangani Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung.

Pinangki ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Baca juga: Kejagung Periksa Seorang Teman Dekat Jaksa Pinangki

Terkait perkara Pinangki, Kejagung menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri.

Pinangki diduga menerima uang suap sebesar 500.000 dollar Amerika Serikat atau jika dirupiahkan sebesar Rp 7,4 miliar.

Pinangki diduga berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pendampingan Hukum untuk Jaksa Pinangki yang Menjadi Polemik...

Selain itu, Kejagung mengungkapkan, Pinangki sempat bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia saat masih buron.

Pinangki pun disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Diperpanjang Hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Diperpanjang Hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Nasional
OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

Nasional
Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kapasitas 'Dine In' dan Jam Buka Resto-Kafe Masih Dibatasi

PPKM Diperpanjang, Kapasitas "Dine In" dan Jam Buka Resto-Kafe Masih Dibatasi

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Mal 50 Persen, Tempat Permainan Anak di Mal Dibolehkan

Aturan PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Mal 50 Persen, Tempat Permainan Anak di Mal Dibolehkan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

Nasional
KPK Lakukan OTT di Riau

KPK Lakukan OTT di Riau

Nasional
Luhut Sebut Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tersisa 1.000 jika Kasus Positif Terus Turun

Luhut Sebut Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tersisa 1.000 jika Kasus Positif Terus Turun

Nasional
Sidang Kasus Unlawful Killing terhadap Laskar FPI, Dua Polisi Didakwa Pasal Pembunuhan-Penganiayaan

Sidang Kasus Unlawful Killing terhadap Laskar FPI, Dua Polisi Didakwa Pasal Pembunuhan-Penganiayaan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

Nasional
Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.